JATIMPOS.CO/MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto merealisasikan 14 paket pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan pada tahun 2026 dengan total nilai anggaran mencapai Rp21,8 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto, Yuni Laili Faizah, menjelaskan bahwa seluruh paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan setelah proses kontrak dengan penyedia jasa rampung pada awal Juni lalu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kabupaten Mojokerto.
"Setelah proses kontrak selesai, pekerjaan fisik dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ujar Yuni, Jumat (19/6/2026).
Ia menuturkan, dana sebesar Rp21,82 miliar tersebut digunakan untuk berbagai pekerjaan, mulai dari rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pelebaran ruas jalan, hingga pembangunan dan perbaikan jembatan yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Beberapa ruas jalan yang masuk dalam program peningkatan tahun ini di antaranya Batankrajan–Penompo, Modopuro–Leminggir, Panjer–Seduri, Sampangagung–Windurejo, Medali–Mlaten, Baureno–Sumberjati, Kuripansari–Bendunganjati, Puloniti–Sumberkarang, Purwojati–Trawas, dan Kemlagi–Beratkulon.
Selain pekerjaan jalan, Pemkab Mojokerto juga melaksanakan sejumlah proyek strategis di sektor jembatan, meliputi pembangunan Jembatan Lolawang I pada ruas Pekukuhan–Ngoro, pelebaran Jembatan Sajen di wilayah Pacing–Pacet, rehabilitasi Jembatan Sukomulyo pada ruas Mojorejo–Tanjungan, serta rehabilitasi Jembatan Kedunguneng di ruas Puloniti–Sumberkarang.
Yuni menegaskan, pemilihan lokasi proyek dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Titik-titik yang dinilai memiliki tingkat kerusakan cukup tinggi dan berpengaruh terhadap aktivitas warga menjadi prioritas penanganan.
"Kami fokus pada infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera agar akses masyarakat semakin baik dan konektivitas antarwilayah dapat meningkat," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Henri Surya, menyebutkan bahwa proyek peningkatan jalan diperkirakan rampung dalam waktu antara empat hingga lima bulan. Adapun pembangunan dan rehabilitasi jembatan ditargetkan selesai maksimal enam bulan sejak pekerjaan dimulai.
Untuk menjamin mutu hasil pekerjaan, Dinas PUPR menerapkan pengawasan ketat melalui konsultan pengawas serta tim teknis internal yang melakukan pemantauan rutin selama proses konstruksi berlangsung.
"Setiap tahapan pekerjaan diawasi secara berkala. Konsultan melakukan monitoring harian, sedangkan evaluasi progres dilaksanakan setiap minggu untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi," terang Henri.
Meski Kabupaten Mojokerto harus menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp316 miliar, pembangunan infrastruktur tetap menjadi program yang dipertahankan. Pemerintah daerah menilai sektor jalan dan jembatan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dengan dimulainya 14 proyek tersebut, diharapkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat dan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai wilayah. (din)
