JATIMPOS.CO/KOTA MOJOKERTO - Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terus disalurkan pada warga terdampak Covid 19. Dan kali ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meninjau secara langsung proses pengemasan sembako bagi warga terdampak di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Subdivre II Surabaya Selatan, Senin (18/5/2020).
Selama ini, Pemerintah Kota Mojokerto tidak hanya menerima bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. Melainkan, bantuan-bantuan tersebut juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Corporate Social Responsibility (CSR), kelompok masyarakat dan masih banyak lainnya. Yang kemudian, dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan.
"Ada dua poin penting yang harus diketahui masyarakat terkait bantuan. Poin pertama adalah bantuan yang didapatkan pemerintah daerah selain dari pemerintah pusat dan provinsi, juga bersumber dari instansi lain. Seperti CSR, Baznas, Korpri. Sedangkan poin kedua, terkait operasi pasar. Dimana, operasi pasar ini berbeda dengan jaring pengaman sosial. Operasi pasar merupakan murni tugas Bulog sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kuota masing-masing untuk daerah tingkat dua," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.
Ning ita juga menambahkan , pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa Paket Sembako dari Pemerintah Kota Mojokerto bersumber dari APBD, CSR, KOPRI dan Baznas yang dalam pendistribusian nya dikerjasamakan kepada Perum Bulog agar jenis dan jumlah komoditas tiap paket sembakonya sama agar tidak terjadi keributan di masyarakat. "Jangan sampai, hanya karena sembakonya tidak ada telur atau gula, warga ribut. Untuk itu, kami ingin semua sembako yang diberikan kepada masyarakat isinya sama, meskipun bantuannya dari berbagai macam sumber," imbuhnya.
Untuk sasaran operasi pasar, lanjut Ning Ita, Perum Bulog Subdivre II Surabaya Selatan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menentukannya. Dalam operasi pasar murah yang digelar di sejumlah wilayah, merupakan hasil murni komoditi yang dimiliki oleh Perum Bulog, tanpa campur tangan dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan-bantuan dari CSR atau perusahaan lainnya. "Tidak ada namanya, menjual barang-barang hasil bantuan dari CSR atau instansi lainnya, di pasar murah. Semua komoditi murni dari Bulog," tegasnya.
Lebih lanjut Ning Ita menjelaskan dari kuota penerima bantuan sebanyak 5.500 yang disiapkan pemerintah daerah, baru ada 4.103 warga yang terdata untuk mendapatkan bantuan sembako senilai Rp 300 ribu selama tujuh bulan. Penerima bantuan tersebut, merupkan warga yang telah terverifikasi tidak mendapatkan bantuan jenis apapun, baik bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun, dari jumlah 4.103 penerima yang terdata, dimungkinkan angka tersebut terus naik.
"Jaring pengaman sosial dalam bentuk sembako, kami mengalokasikan sebanyak 5.500 kuota. Tentu dari kuota 5.500 penerima ini, kami memilah masyarakat yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial jenis pertama, kedua ataupun ketiga. Sisanya kami sisir untuk mendapatkan bantuan yang keempat ini. Data yang kami himpun, juga berdasarkan aduan masyarakat. Ternyata dari 5.500 kuot baru terpenuhi 4.103 saja. Yang lainnya sudah tercover dari bantuan pertama, kedua dan ketiga. Dan kami meminta kepada semua gugus tugas dan instansi terkait agar penyaluran JPS harus rampung sebelum lebaran," tandasnya. (din)
