JATIMPOS.CO//MOJOKERTO – Kementerian Koperasi memantau operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Kamis (15/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, BRI menyatakan kesiapan mendukung penguatan usaha koperasi melalui layanan keuangan, digitalisasi transaksi, dan edukasi pengelolaan usaha.
Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc., serta Regional Micro Banking Head Region 12 Surabaya, Rahadi Kristiyono, bersama unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, dan pemangku kepentingan terkait.
Keterlibatan BRI menjadi bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mendukung pengelolaan KDKMP. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfasilitasi pembukaan rekening resmi koperasi serta mendukung kelengkapan administrasi keuangan bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
BRI juga memperkenalkan pemanfaatan jaringan AgenBRILink untuk memperluas akses transaksi keuangan masyarakat desa. Melalui layanan tersebut, warga dapat melakukan setor dan tarik tunai serta pembayaran berbagai tagihan tanpa harus selalu mendatangi kantor bank.
Selain layanan keuangan, BRI memberikan edukasi kepada pengurus mengenai pengelolaan keuangan, mekanisme pengajuan pembiayaan, serta pemanfaatan layanan digital untuk mendukung pencatatan dan pelaporan usaha. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BRI turut memberikan voucher dan doorprize kepada peserta.
Sementara itu, Herbert H.O. Siagian mengatakan operasionalisasi KDKMP masih berada pada tahap awal sehingga membutuhkan pendampingan dan pengawasan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan organisasi, tetapi juga komitmen pengurus, pengawas, manajer, anggota, pemerintah desa, dan mitra usaha dalam membangun tata kelola yang baik.
Herbert juga mendorong KDKMP Desa Lengkong mengembangkan usaha berdasarkan potensi lokal, seperti beras, jagung, palawija, dan hasil peternakan. Komoditas tersebut dinilai berpeluang menjadi bagian dari kegiatan usaha koperasi untuk membantu menyerap hasil produksi masyarakat dan menyediakan alternatif pemasaran ketika terjadi surplus.
Ia turut mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi barang bersubsidi, di antaranya pupuk, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), elpiji 3 kilogram, serta Minyakita. Pengawasan diperlukan agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Asisten Perekonomian Kabupaten Mojokerto, Nuryadi, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian masyarakat desa.
Kegiatan pemantauan tersebut juga dihadiri Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Abi Suwanjoyo, S.Hub.Int., perwakilan Polres Mojokerto, jajaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, jajaran BRI, pemerintah desa, pengurus dan anggota KDKMP, serta masyarakat setempat. (din)
