JATIMPOS.CO/LAMONGAN - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Lamongan menunjukan determinasinya. Setelah berhasil mengintervensi 12 desa/kelurahan pada tahun 2021, kini diskusi tematik dilakukan untuk mengoptimalkan sasaran program di tahun 2022.
Lewat forum terbatas dan pertemuan virtual terhitung dari 9-10 Desember lalu, para punggawa program Kotaku Lamongan berniat membidik dan mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kota Soto.
Kegiatan itu fokus membahas isu kekumuhan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, serta Bappeda Lamongan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Suyatmoko mengungkapkan jika untuk mengurangi kawasan kumuh perlu sikap sinergis dengan semua pihak tak terkecuali dengan punggawa Program Kotaku.
"Selain aspek teknis, sosial, dan ekonomi, optimalisasi Pokja PKP selaku penggerak Program Kotaku juga menjadi sangat penting sebagai langka solutif penanganan kumuh di Lamongan," papar Suyatmoko, Selasa (14/11/2021).
Pembicara PDAM Lamongan, Alfian mengaku mendapat solusi dari hasil diskusi tersebut. Menurutnya, ketersediaan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diprioritaskan.
"Tentunya, penyediaan fasilitasi air bersih bagi warga MBR, bisa dilakukan dengan skema pemasangan master meter sehingga warga beban pembayarannya akan lebih murah. Dan solusi ini terlihat masuk akal," tuturnya.
Sementara itu, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan melalui pemateri Huda mengatakan pihaknya tidak menyangkal jika sampah masih menjadi perhatian pihaknya. Terutama, kata dia, di wilayah Lamongan utara meliputi Kecamatan Brondong dan Paciran.
"Kami masih terbatas truck pengangkut sampah dari TPS ke TPA. apalagi keterlibatan masyarakat terrhadap pentingnya pengelolaan sampah masih sangat rendah terbukti ada beberapa TPS3R yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya," pungkasnya Huda saat mengikuti diskusi tematik Kotaku Lamongan. (bis)
