JATIMPOS.CO/JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang meluncurkan aplikasi khusus BKK Sarpras Desa yang diberi nama "EE BUK KADES" yakni (Elektronik Bantuan Keuangan Khusus Desa) dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring BKK Sarpras Desa, di ruang Bung Tomo – Pemkab Jombang, Senin (26/9/2022).
Bupati Jombang, Munjidah Wahab mengatakan, "Tahun 2019 hanya ada 6 desa berstatus mandiri dan pada tahun 2022 berkembang menjadi 47 desa berstatus mandiri, serta sejak tahun 2020 sudah tidak ada desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal di Kabupaten Jombang," tandasnya.
Oleh karenanya dengan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Bidang Sarana dan Prasarana Desa dan aplikasi EE BUK KADES adalah untuk Mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrakstruktur perdesaan; meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan; dan mengoptimalkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Bantuan Keuangan kepada Desa khusus bidang sarana dan prasarana desa tersebar di Kabupaten Jombang dengan lingkup kegiatan, meliputi: Infrastruktur jalan desa, jembatan, dan bangunan air; bidang sarana dan prasarana desa; pengembangan desa wisata.
"Total anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa pada P-APBD 2022 adalah Rp. 15.202.990.000,- (lima belas milyar dua ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang akan diberikan kepada 92 (sembilan puluh dua) desa, dengan jumlah kegiatan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) kegiatan. Bantuan keuangan ini bersifat khusus, dalam arti peruntukan, lokasi dan besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, yang diberikan kepada desa untuk membangun infrastruktur tingkat pedesaan sesuai kewenangan desa,'' pungkasnya.
Sementara, Sholahuddin Hadi Sucipto Kepala DPMD mengatakan bahwa, Aplikasi EE BUK KADES merupakan Sistem Informasi yang Berbasis Web/Internet yang mengintegrasikan dengan sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
BKK Desa Bidang sarpras dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan.
"BK diselenggarakan untuk mensupport kemandirian desa agar lebih baik lagi. Saat ini Desa Mandiri sudah mencapai 47. Desa Berkembang 76, dan sebanyak 147 sudah Maju. Tinggal 76 yang harus naik level. Desa yang berprestasi dan memberikan kinerja yang bagus yang akan mendapatkan apresiasi,'' tutur Sholahuddin.
"Harapannya dengan adanya launching dan sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Sarpras Desa P-APBD tahun 2022 ini segera dilakukan pencarian sehingga tidak ada penundaan diakhir tahun ini,'' pungkasnya. (her)
