JATIMPOS.CO/JOMBANG - Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 - 2026 Pemerintah Kabupaten Jombang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, Senin (14/11/2022).
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menyampaikan bahwa, Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan amanah dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah, dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Untuk mengisi kekosongan (lanjutan) Kepala Daerah, diisi dengan Penjabat Bupati sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada tahun 2024.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Dalam Negeri menyusun Instruksi Mendagri 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam instruksi Mendagri tersebut, Bupati yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2024 - 2026 yang selanjutnya disebut sebagai RPD Kabupaten Tahun 2024 - 2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten tahun 2024-2026.
"Merespon ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan kick off meeting penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 pada awal bulan oktober 2022, diikuti dengan rangkaian pelaksanaan desk serta forum renstra tahun 2024-2026 oleh seluruh perangkat daerah,'' jelas Danang Praptoko.
Penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan RPD tahun 2024-2026 ini bertujuan untuk mendapatkan saran masukan dari stakeholders dan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu strategis daerah untuk diselaraskan dengan arah kebijakan di tingkat Provinsi maupun Nasional.
"Jadi, RPD ini adalah untuk perencanaan jangka menengah, yang nantinya akan ditindak lanjuti dengan dokumen perencanaan jangka pendek yang nanti dedikasinya berupa kegiatan dimasing-masing OPD untuk ditahun 2024 sampai tahun 2026," terangnya.
"Pada Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, kami mengundang 250 peserta tetapi, yang berasal dari OPD terkait, stakeholder, tokoh masyarakat serta dari kalangan komisi dan yang hadir kini ada 112 orang," lanjut Danang.
Sementara itu, Wabup Jombang, Sumrambah dalam sambutannya mengatakan, Pemkab Jombang mempunyai keberanian menjalankan strategi dan terus bekerja keras. Selaras dengan beberapa isu strategis Nasional dan Provinsi.
Wabup Sumrambah mengajak untuk mencermati beberapa isu strategis dan permasalahan daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan program pembangunan di Kabupaten Jombang tahun 2024 sampai tahun 2026. Antara lain kondisi infrastruktur jalan yang perlu mendapatkan perhatian.
Sampai dengan pertengahan tahun 2022, dari total 1.200 kilometer jalan yang menjadi kewenangan daerah, masih terdapat 114 kilometer dalam kondisi rusak berat rumah tidak layak huni masih terdapat 10.702 tersebar di 21 Kecamatan. Masih terdapat 4 persen rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi. Masih terjadi banjir kiriman di daerah Mojoagung, Mojowarno dan Kesamben.
"Insyaallah daerah rawan banjir terbebas dari banjir, karena penampang sungai sudah begitu hebat, kita sudah kerjakan hingga total 12 km. Hanya saja menyelesaikan masalah di Mojoagung agak sulit karena pertemuan 2 sungai,'' ucap Sumrambah.
Lebih lanjut dia katakan, tingkat kemiskinan masih berada di kisaran angka 10 persen dan 0,93 persen penduduk dengan kemiskinan ekstrem. Balita penderita stunting masih berada di angka 7.516 anak.
" Masalah stunting bukan masalah yang sederhana, sekali ada yang stunting berarti SDM kita sumber daya negara akan hilang. kalau kita bisa membuat generasi yang sehat berarti kita masih punya masa depan bangsa dan negara,'' tandasnya.
Dari pencermatan terhadap beberapa masalah tersebut, selanjutnya dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, yakni “Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan Yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”. Dari tema pembangunan tersebut di breakdown menjadi beberapa prioritas pembangunan, yang akan menjadi dasar bagi perumusan RKPD setiap tahunnya.
"Dalam proses menyusun RPD tahun 2024-2026 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah untuk berpikiran terbuka, fokus kepada permasalahan dan kolaboratif bersama-sama mencapai tujuan dengan inovasi tiada henti. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta menjawab isu-isu yang strategis yang ada serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang secara tepat dan strategis," pungkas Wabup Sumrambah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas'ud Zuremi mengatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah 2024- 2026 ini sangat strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kabupaten dalam tiga tahun kedepan secara kolaboratif, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Diharapkan para pemangku kepentingan untuk memberikan yang terbaik melalui masukan konstruktif selama diskusi berlangsung.
"Kami berharap agar seluruh perangkat daerah harus mampu memahami dan mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan yang berkualitas dalam tataran outcome, untuk dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan perangkat daerah,'' tuturnya.
Hadir dalam acara Wakil Bupati Jombang Sumrambah ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli, Tim Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Kepala OPD, Perwakilan dari Perusahaan, Perguruan Tinggi, Camat, Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Dunia Usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Organisasi Perempuan, dan insan pers. (her).
