JATIMPOS.CO/SURABAYA – Kebutuhan pembangunan SMA dan SMK negeri menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga saat Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati menggelar reses di Balai RT 9 RW 2, Jalan Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Sabtu (25/7/2026).
Selain mengusulkan penambahan sekolah negeri, warga juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga usulan perbaikan infrastruktur lingkungan berupa pavingisasi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Lilik mengatakan kebutuhan SMA dan SMK negeri hampir selalu muncul dalam setiap kegiatan reses yang ia laksanakan.
Menurutnya, hal itu menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan menengah negeri masih cukup tinggi.
"Yang kedua, tadi kaitan dengan sepertinya hal yang biasa ya, yang sering muncul di setiap reses ini adalah kebutuhan sekolah, SMA/SMK yang juga dianggap kurang banyak. Kita tampung saja. Semakin kita bisa menyampaikan bahwa kebutuhan itu memang riil ada, ya mudah-mudahan itu bisa diperhatikan," ujar Lilik.
Ia mengungkapkan, upaya memperjuangkan penambahan sekolah negeri sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Fraksi PKS, kata dia, pernah menyampaikan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan lahan dan pendirian SMA maupun SMK negeri.
"Kalau sebelumnya di daerah Dukuh Pakis sana, memang kami sudah sempat menyampaikan dua surat. Satu surat ke Pak Eri untuk meminta kesempatan lahan bisa digunakan untuk sekolah SMA/SMK. Yang satu lagi ke Bu Gub untuk pendirian sekolah SMA ataupun SMK," katanya.
Namun demikian, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala keterbatasan anggaran. Menurut Lilik, pendirian sekolah baru tentu membutuhkan tambahan alokasi anggaran operasional maupun pembangunan.
"Tapi keduanya mental karena kaitan dengan penganggaran. Kalau sudah didirikan sekolah, berarti tambah anggaran lagi. Apalagi sekarang dengan penurunan TKD, mungkin juga tidak bertambah menggembirakan. Tapi tetap kita sampaikan," ucapnya.
Meski demikian, Lilik menegaskan pihaknya akan terus menyuarakan kebutuhan masyarakat tersebut kepada pemerintah agar dapat menjadi perhatian pada penganggaran mendatang.
"Tetap kita sampaikan, mudah-mudahan nanti ada jalan yang lain. Karena kita juga enggak tahu ke depan nanti apakah ada perubahan," imbuhnya.
Selain sektor pendidikan, warga juga mengeluhkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Menurut Lilik, pemerintah sebenarnya telah menyediakan sejumlah program peningkatan kompetensi, baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun program magang dari Kementerian Ketenagakerjaan.
"Tenaga kerja yang setahu saya dari Kementerian Tenaga Kerja itu banyak memberikan peluang magang. Magang yang memang diperuntukkan untuk batu loncatan maupun kesempatan di pekerjaan berikutnya. Kemudian kalau dari Pemerintah Provinsi sendiri masih kaitan dengan BLK, artinya peluang untuk bisa bekerja sendiri," jelasnya.
Ia juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai membangun usaha secara mandiri dengan memanfaatkan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Salah satunya UMKM. Ini kan peluang yang lebih ada di depan mata mereka. Kalau kita lihat memang makanan dan itu kan banyak. Yang telaten, yang rajin juga akhirnya berhasil," pungkasnya. (zen)
