JATIMPOS.CO/TUBAN – Kunjungan kerja Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky di Kecamatan Jatirogo dan Kenduruan disambut hangat masyarakat, pada Senin (20/2) kemarin. Sesampai lokasi, menggunakan sepeda motor, Mas Lindra sapaannya, mengecek pembangunan jalan lingkungan, jalan poros, drainase, jembatan, sekolah, dan hibah lembaga. Selain itu juga mengunjungi keluarga kurang mampu dan penyandang gizi buruk (stunting).
Beberapa desa di Jatirogo yang dikunjungi ada Desa Ngepon, Besowo, Ketodan, Wangi, Kebonharjo, dan Paseyan. Sedangkan di Kecamatan Kenduruan desa yang dikunjungi, yaitu Desa Sidohasri, Sokogrenjeng, dan Sidorejo.
Dalam audiensi Lindra mendengarkan ragam persoalan di lapangan. Pun juga memastikan pelaksanaan program pembangunan di tiap desa berjalan baik dan bertanggungjawab. Selain itu, untuk mengetahui titik-titik rencana lokasi pembangunan yang direncanakan pada APBD dan P-APBD tahun 2023.
"Juga mengetahui bertatap muka dan mengetahui secara langsung aspirasi masyarakat," kata Lindra didampingi Sekretaris Daerah, Budi Wiyana, pimpinan OPD terkait serta Forkopimka Jatirogo dan Kenduruan.
Mengenai kerusakan jalan poros Bulu-Jatirogo, Lindra merespon Pemkab Tuban mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar di APBD 2023 untuk perbaikan. Pengerjaan jalan tersebut berupa rigid beton.
"Harus dikawal bersama-sama. Jangan sampai ada yang punya kepentingan lain," sambungnya.
Pada sektor pertanian, lanjut Lindra, dengan cara melakukan inspeksi pada kios dan distribusi pupuk serta obat-obatan pertanian. Saat ini, Pemkab Tuban tengah mendata kebutuhan pupuk dan obat-obatan yang diperlukan petani. Data tersebut akan menjadi acuan sebelum dilaksanakannya operasi.
Dirinya menegaskan Pemkab Tuban bersama Forkopimda akan menindak tegas penyaluran pupuk yang tidak sesuai peruntukannya. Tentunya juga dilakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi penurunan harga jual gabah saat panen.
Mengenai persoalan bantuan sosial, eksekutif muda ini memerintahkan kepala desa memperbarui data kependudukan. Mulai dari akta, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen lainnya. Data kependudukan menjadi kunci dilaksanakan program pembangunan maupun bantuan sosial secara tepat sasaran. (min)
