JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN – Pemerintah Kota Madiun menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025 di Hall Bima Aston Hotel Kota Madiun, Rabu (6/3/2024).

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Madiun Suwarno dalam laporannya menyampaikan, dalam pembahasan RKPD 2025 tersebut telah disepakati 168 program dan 437 kegiatan dengan akumulasi dana yang dibutuhkan total sekitar Rp1,3 triliun.

"Kegiatan ini merupakan aspirasi dan hasil usulan masyarakat yang telah dikumpulkan melalui Musrenbang, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga Musrenbang tingkat Kota Madiun," jelas Suwarno.

Selain RKPD 2025, dalam Musrenbang tersebut juga dibahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045, dengan tema "Madiun Maju Mendunia Menuju Indonesia Emas 2045".

Kegiatan Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pejabat terkemuka dari Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyimak secara virtual.

Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. (ist).
-------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara itu, Wali Kota Madiun, Dr. Maidi menyampaiakan, dalam penyusunan perencanaan pembangunan ini tidak terlepas dari isu strategis baik dari pemerintah provinsi maupun nasional.

"Bahkan, di Kota Madiun ini sudah mulai menjalankan program isu strategis tersebut, contohnya isu pendidikan untuk menjawab tantangan Indonesia generasi emas 2045," tegasnya.

Di saat isu strategis tersebut baru direncanakan, menurut Maidi di Kota Madiun sudah mengambil langkah kebijakan. Salah satunya, dari program laptop gratis, internet gratis, dan juga beasiswa untuk program satu rumah satu sarjana.

‘’Apa yang menjadi isu strategis di tingkat provinsi maupun pusat, Kota Madiun tidak terlepas dari itu. Bahkan, Kota Madiun sudah mendahului,’’ katanya.

Lebih lanjut, Dr. Maidi mengungkapkan, pendidikan memang tidak hanya urusan peningkatan SDM. Namun, juga bisa memutus rantai kemiskinan. SDM yang berkualitas melalui pendidikan yang tinggi diharapkan bisa meningkatkan derajat kehidupan di kemudian hari.

Selain itu, Wali Kota Madiun juga menyoroti pentingnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebagai upaya preventif terhadap munculnya kemiskinan baru.

Sehingga jika ada keluarga yang kurang mampu, kemudian tulang punggung keluarga tersebut meninggal, maka munculnya angka kemiskinan baru harus dicegah.

"Di Kota Madiun yang seperti ini sudah kita asuransikan semua. Tatkala tulang punggung keluarga meninggal, keluarga yang ditinggalkan dapat santunan yang bisa untuk modal dan anak-anaknya dapat beasiswa sampai lulus,’’ pungkasnya. (Adv/jum).