JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Wali Kota Madiun, Maidi melantik Sugeng Mukti Wibowo sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR Bank Daerah) Kota Madiun.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Ruang 13 Balai Kota Madiun, Jum'at (13/3/2020).
Pelantikan itu dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Madiun No. 539-401.023/8/K/2020 tentang pengangkatan Direktur PD BPR Bank Daerah Kota Madiun masa bakti 2020 - 2024.
Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan dengan dilantiknya Direktur PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ini dituntut harus eksis dan mendorong perkembangan usaha masyarakat khususnya UMKM.
" Artinya PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ini kita perkuat, sehingga Bank Daerah ini harus eksis, karena semakin lama semakin banyak kreditur - kreditur maupun pembiayaan pembiayaan yang datang, " jelas Wali Kota Madiun usai pelantikan.
Selain memperkuat lini perbankan dan menekan angka NPL Wali Kota Madiun berharap PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ini dapat memberikan manfaat untuk UMKM. Yakni dengan memberikan bunga rendah kepada UMKM.
" NPLnya tidak boleh tinggi, NPL harus dibawah lima, tidak boleh diatas lima. Itu semua saya warning, setelah saya warning Insya Allah walaupun sekarang sehat harus lebih sehat dan harus lebih eksis karena itu adalah Bank Pemerintah, " tegasnya.
NPL atau Non Performing Loan (NPL) adalah salah satu indikator kesehatan aset suatu bank. Indikator tersebut dapat berupa rasio keuangan pokok yang mampu memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, serta likuiditas.
Lebih lanjut dia katakan, hadirnya Direktur ini juga harus bisa menjadikan Bank Daerah semakin maju dan berkembang. Bukan hanya soal kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, juga dalam pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, kredit murah bagi pelaku usaha.
Untuk diketahui, Pemkot Madiun telah menggelontorkan anggaran Rp 12 miliar kepada Bank Daerah untuk program kredit murah tersebut. Peminjam hanya dikenakan bunga 0,5 sebulan atau enam persen dalam setahun. Selain itu Wali Kota Madiun juga sudah berupaya memenuhi semua fasilitas pendukungnya.
" Saya kira semua fasilitas sudah kita cukupi. Tapi tidak harus karena ini Bank Pemerintah terus seenaknya sendiri, tapi harus bersaing dengan Bank - Bank swasta lainnya, " pungkasnya. (Adv/jum).
