JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Di balik ketenangan Gedung Pemerintahan Kabupaten Madiun, gelombang perubahan tengah mengintai. Isyarat perombakan pejabat sudah ditebar oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Namun, seperti awan mendung yang menggantung, publik masih menanti hujan keputusan benar-benar turun.
"Sudah kita perintahkan BKD untuk koordinasi dengan Kemendagri," kata Bupati Madiun Hari Wuryanto, Jum'at (11/7/2025). Ia berbicara tenang namun tegas. "Rotasi ASN harus sesuai kebutuhan dan kompetensi. Bukan karena ada sesuatu."
Bupati menyadari, rotasi bukan sekadar perpindahan kursi. Ia bagian dari strategi menjaga soliditas Kabinet Harmonis Bersahaja yang menjadi ruh kepemimpinannya. Dan tentu saja, semua harus sesuai regulasi.
Namun, di luar ruang kerja bupati, spekulasi sudah lebih dulu bergulir. Isu tentang surat persetujuan dari Kemendagri yang telah turun membuat publik bertanya: mengapa rotasi belum terjadi?
"Pasangan bupati dan wakil bupati ini tipikal das-des, cepat dan saling melengkapi. Kalau ASN tidak segera beradaptasi, ya bisa repot," kata seorang sumber internal yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut, sejumlah nama yang sudah terlalu lama "duduk manis" di posisi strategis berpotensi digeser.
Data yang dihimpun menunjukkan beberapa kepala dinas sudah menjabat lebih dari separuh dekade. Kepala Dinas Kominfo, Sawung Rehtomo, misalnya, telah menduduki jabatannya selama 7 tahun 8 bulan—menjadi yang paling lama. Jumlah waktu yang sama juga dipegang oleh Arik Krisdiananto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Beberapa nama lain yang sudah lebih dari lima tahun memimpin dinas di antaranya Kurnia Aminnulah Kepala Bapperida, Anang Sulistijono Kepala Dinas Parpora, Hadi Sutikno Kepala Bapenda, Supriyadi Kepala Dinas Perhubungan, Gunawi Kepala Dinas PUPR, Suntoko Kepala BPKAD, dan Didik Hariyanto Kepala Satpol PP. Bahkan dua pejabat lain, yakni Siti Zubaidah Kepala Dinas Pendidikan dan Suryanto Kepala Dinas PP dan KBP3A, sudah hampir menyentuh tahun kelima.
Bahkan, aroma perubahan juga tercium di lingkaran dalam. Jabatan staf ahli dan asisten pun dikabarkan tak luput dari radar rotasi. “Ada kemungkinan dua staf ahli dan dua asisten akan keluar kandang,” ungkap sumber lain yang mengetahui dinamika internal.
Bagi sebagian ASN, rotasi bisa jadi adalah badai. Namun bagi sebagian lain, ini adalah angin segar—kesempatan untuk unjuk gigi dan memberi warna baru di tempat baru.
Yang pasti, masyarakat kini menanti. Apakah perombakan itu akan benar-benar terjadi? Dan bila ya, seberapa besar gelombang yang akan ditimbulkan?
Yang jelas, dalam politik birokrasi, tidak ada yang benar-benar statis. (jum).
