JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun resmi menggelar mutasi dan rotasi pejabat tinggi pratama di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Muda Graha, Kamis (21/8/2025), dan menjadi langkah strategis perdana Bupati Madiun Hari Wuryanto serta Wakil Bupati Purnomo Hadi sejak dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada Februari lalu.
Mutasi ini merupakan bagian dari penataan ulang sumber daya manusia (SDM) di tubuh birokrasi Pemkab Madiun. Sebelumnya, puluhan pejabat eselon II telah mengikuti asesmen kinerja dan uji kompetensi tertutup di Hotel Mercure Madiun, 30 Juli 2025. Proses seleksi itu menghadirkan penguji dari kalangan akademisi serta Kepala BKD Provinsi Jawa Timur.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan mutasi digelar sesuai regulasi dan semata demi kepentingan masyarakat. “Ini kewajiban saya sebagai bupati. Untuk OPD yang kosong, juga langsung kita buka seleksi terbuka agar segera terisi. Kami ingin memberikan layanan terbaik sekaligus membahagiakan masyarakat Kabupaten Madiun,” ujar Hari Wur, panggilan akrab Bupati Madiun.
Hari Wur menambahkan, pengisian jabatan eselon III dan IV juga akan dilakukan secepatnya. “Beberapa jabatan yang kosong segera kita isi supaya pelayanan ke masyarakat tidak terhambat,” ucapnya.
16 Kepala OPD Bergeser
Sebanyak 16 kursi kepala OPD bergeser dalam rotasi kali ini. Di antaranya, Siti Zubaidah dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hendro Suwondo menjabat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KBP3A, serta Suryanto sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Supriadi kini memimpin Dinas Sosial.
Adapun Puji Rahmawati dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Anang Sulistijono menjabat Kepala DPMPTSP; Arik Krisdiyanto sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan Imam Nurwedi sebagai Kepala Satpol PP dan Damkar.
Nama lain yang turut bergeser yakni Didik Hariyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah), Sodik Hery Purnomo (Kepala Bappeda Riset dan Inovasi Daerah), Kurnia Aminulloh (Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan), Gunawi (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), serta Yudi Hartono (Kepala Bapenda).
Selain itu, Mohammad Hadi Sutikno kini menjabat Kepala BPKAD, Suntoko sebagai Kepala Diskominfo, dan Sawung Rehtomo sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun.
Masih Ada Jabatan Kosong
Meski rotasi berlangsung cukup masif, sejumlah jabatan strategis masih belum terisi definitif. Posisi tersebut antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Badan Kesbangpol, dan Kepala Dinas Kesehatan yang sementara ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Untuk jabatan yang belum dua tahun, tentu tidak bisa digeser kecuali ada pelanggaran. Prinsipnya, semua kebijakan ini untuk memperkuat kinerja birokrasi dan kesejahteraan rakyat,” tutur Hari Wur. (jum).
