JATIMPOS.CO/TUBAN — Seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban menyepakati penyesuaian tarif layanan internet dengan PT PLN Icon Plus. Skema baru tersebut mulai berlaku bulan depan setelah difasilitasi melalui Rapat Kerja Komisi II DPRD Tuban, Rabu-Jumat (23-25 September 2026).
Dalam kesepakatan tersebut, tarif layanan yang sebelumnya Rp2,5 juta per bulan turun menjadi Rp2,37 juta atau efisiensi sekitar 5 persen. Sementara desa yang hanya menggunakan jaringan privat (Metronet) untuk mendukung Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat menekan biaya menjadi Rp1,223 juta per bulan setelah menonaktifkan layanan Internet Broadband Corporate untuk akses publik.
Rapat tersebut juga melibatkan Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, serta para camat.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, mengatakan renegosiasi dilakukan untuk merespons keluhan kepala desa terkait berkurangnya anggaran desa.
“Kami menjembatani teman-teman dari seluruh kepala desa untuk melakukan renegosiasi terkait jaringan internet tertutup (Metronet) dan jaringan terbuka,” ujar Fahmi.
Menurutnya, penyesuaian tarif diharapkan dapat meringankan beban pemerintah desa. Ia juga meminta PLN Icon Plus meningkatkan kualitas layanan agar gangguan jaringan tidak kembali menjadi keluhan desa.
Fahmi menegaskan, jaringan tertutup Metronet tetap diperlukan untuk operasional Siskeudes Link. Ia menyebut penggunaan jaringan tersebut berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Ketua Papdesi Kabupaten Tuban, Tomo, mengapresiasi kesepakatan tersebut. Menurutnya, skema baru akan membantu keuangan desa mulai bulan depan.
“Hari ini sudah penandatanganan Surat Berlangganan, insyaallah bulan depan sudah tidak membayar tarif lama lagi. Opsi efisiensi Rp1,2 jutaan untuk jaringan privat Siskeudes ini sangat membantu, sedangkan internet publik diserahkan kepada kemampuan desa masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, memastikan penyesuaian tarif dilakukan melalui evaluasi operasional tanpa mengurangi kualitas jaringan fiber optik maupun keamanan data Siskeudes.
Ia juga menjamin respons teknis terhadap laporan gangguan jaringan dari pemerintah desa. (min)
