JATIMPOS.CO/JOMBANG - Bupati Jombang, Hj Munjidah Wahab didampingi Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD, Ketua TP PKK Kabupaten, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita serta Organisasi Profesi, perwakilan dunia usaha dan universitas pada, Kamis (18/3/2021) di Surabaya memaparkan program pemerintah Kabupaten Jombang yang responsif gender di hadapan tim verifikasi lapangan "Anugerah Parahita Ekapraya" (APE) 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Paparan di tengah pandemi Covid-19 ini dilaksanakan secara daring antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Tim Verifikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan tersebut dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Drs Dermawan, M.Si, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat membuka agenda tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah melengkapi data informasi PUG kesetaraan gender dan hari ini siap untuk diverifikasi lapangan oleh tim.

"Berpulang dari hasil verifikasi dan validasi, tentunya hari ini diharapkan para kepala OPD juga dapat memberikan data tambahan yang relevan,” terang Dermawan.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab dalam sambutan sekaligus paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang sangat serius dan berkomitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi dan menitikberatkan pada Pengarusutamaan Gender (PUG). Mulai dari kebijakan serta komitmen, kelembagaan, SDM, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Focal Point PUG di SKPD, metode tool, data sistem informasi serta partisipasi masyarakat, dunia usaha hingga inovasinya disampaikan oleh Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang ini.

Dalam paparan tersebut DR Yusuf Supiandi  tim verifikator juga memberikan pertanyaan kepada para Kepala OPD, juga perwakilan Kepala Desa guna memberikan tambahan informasi juga data pendukung. Pertanyaan juga diajukan pada Kepala Bappeda, Kepala DPPKB PPPA, Inspektur, Kepala DPMD, Kepala Nakertrans, juga perwakilan dari Kepala Desa.Tim verifikasi memang ingin mengetahui dan melihat sejauh mana kebenaran data informasi berdasarkan formulir isian online yang telah timnya terima. Verifikasi ini merupakan bagian dari proses menentukan Kabupaten mana yang berhak mendapatkan penghargaan APE.

Menurutnya, evaluasi data dan evaluasi yang telah diberikan merupakan ukuran apakah kebijakan yang telah diterbitkan di tingkat Pusat dapat diimplementasikan di daerah. Apabila sudah diterapkan, lanjutnya, apakah kebijakan yang selama ini dibuat sudah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, atau ada yang perlu ditindaklanjuti lagi.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk penghargaan tertinggi di bidang pembangunan berbasis gender bagi daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada yang berhasil mewujudkan membangun berbasis gender.

Sebelumnya Kabupaten Jombang telah berhasil meraih penghargaan APE tingkat Utama. Sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Jombang sangat optimis untuk dapat menuju ke APE Mentor. (her/Kominfo)