JATIMPOS.CO/TUBAN – Angka stunting di Kabupaten Tuban masih tergolong tinggi. Dari rata-rata provinsi 23 persen dan nasional 24,4 persen, Tuban berada di angka 25,1 persen di atasnya.
Menanggapi angka tersebut, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Bambang Priyo Utomo mengatakan menekan stunting tidak bisa dilakukan oleh dinasnya saja, harus kerja kolaboratif lintas sektoral. Dinas pendidikan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan beberapa dinas lainnya perlu dilibatkan.
“Selain kita bekerja sesuai standart operasi yang ada, kita akan gandeng beberapa dinas yang terkait,” ujar Bambang kepada wartawan saat memperingati hari gizi bertema Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas, Gizi Seimbang Keluarga Sehat, Negara Kuat di Aula Dinas Kesehatan Selasa pekan ini.
Bambang menambahkan stunting menjadi satu indikator kemiskinan. Penanganan stunting hal urgensi yang harus terselesaikan secepatnya. Cara preventif dengan lebih dini memperhatikan gizi ibu hamil sampai pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) diyakini dapat memotong mata rantai stunting. Catatannya seluruh ahli gizi bekerja massif memberikan edukasi dan kerja nyata di lapangan.
“Kita punya 72 ahli gizi yang tersebar di semua rumah sakit dan 33 puskesmas. Mereka bertugas untuk memberikan edukasi kepada ibu, calon ibu, sampai remaja,” jelasnya.
Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Menik Musyahadah dalam kesempatannya pun menegaskan bahwa kabupaten Tuban menduduki peringkat di atas rata – rata provinsi dan nasional. Kondisi ini semestinya menjadi semangat seluruh pihak terkait untuk bekerja lebih ekstra.
Menik begitu sapaannya akrabnya mencontohkan edukasi dapat menyentuh akar rumput. Caranya pengurus Persagi Tuban bekerjasama dengan bunda PAUD. Kesempatan itu dapat dimanfaatkan para tenaga gizi memberikan edukasi atau bimbingan konseling.
“Langkah – langkah itu sebaiknya dilakukan agar angka stunting di Tuban berkurang, selain itu bagian menerjemahkan visi-misi Mas Bupati,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui pada akhir tahun 2021, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan mengumpulkan data di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan jumlah blok sensus (BS) sebanyak 14.889 Blok Sensus (BS) dan 153.228 balita.
Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. (min)