JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2023 di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Kamis (10/3/2022).
Karena masih pada masa pandemi Covid 19, kegiatan Musrenbang RKPD 2023 ini digelar secara hybrid, yaitu dengan offline secara tatap muka dan online secara virtual melalui Zoom Meeting. Dengan harapan semua peserta mematuhi protokol kesehatan.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan Musrenbang RKPD 2023 ini digelar di antaranya untuk mendapatkan masukan saran sekaligus pandangan dari berbagai unsur maupun stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Madiun tahun 2023, sekaligus sebagai wadah silaturahmi, komunikasi dan sinergi bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Madiun dalam menyatukan langkah demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Madiun.
" Musrenbang RKPD 2023 ini juga untuk mewujudkan sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan sebagai bentuk komitmen terhadap penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023," ucap Kurnia Aminulloh.
Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh menyampaikan laporannya dalam Musrenbang RKPD 2023
--------------------------------------------
Menurutnya, dalam rangka melaksanakan penyusunan perencanaan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil tema penguatan daya saing daerah.
" Ini seiring dengan visi misi Bupati Madiun di tahun 2018 - 2023 dengan lima prioritas utama yang akan kita selesaikan, " tegasnya.
Lima sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2023 itu, di antaranya, pertama terdiri dari percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis. Prioritas kedua, pengembangan produk - produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Prioritas ketiga, kesiapsiagaan bencana. Prioritas keempat, penguatan kelembagaan ekonomi dan prioritas kelima, pengembangan pasar.
Lebih lanjut dia katakan, dalam melaksanakan kesiapan ini sesuai dengan isu dan skala prioritas yang telah diputuskan baik sesuai dengan RPJM maupun dengan yang tertuang di RKPD 2023, pihaknya tetap memperhatikan beberapa regulasi dan aspirasi yang berkembang baik terkait dengan eskalasi pandemi covid 19 maupun adanya regulasi Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang kebijakan keuangan yang ada di Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Bupati Madiun, Ahmad Dawami dalam arahannya mengajak semua pihak agar optimis di 2023 dan dapat mengejar target yang sudah ditetapkan.
"Saya berpesan, apa yang kita rencanakan ini tidak sekadar wacana namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat," harap Kaji Mbing sapaan akrab Bupati Madiun.
Dia juga menyatakan, bahwa ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan baik nasional maupun daerah yaitu meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting.
Untuk Stunting, menurutnya, Presiden menargetkan secara nasional di 2024 prevelensi stunting sebesar 14 persen, sedangkan saat ini posisi Kabupaten Madiun sebesar 15,98 persen. Sedangkan terkait angka kemiskinan berdasarkan rilis di akhir 2021 di Kabupaten Madiun sudah tidak ada lagi yang namanya desa tertinggal. Adanya desa berkembang sebanyak 46 desa, desa maju ada 133 desa dan desa mandiri ada 19 desa.
" Di tahun 2022 ini kita akan naikan, bagaimana desa berkembang, ini semuanya bisa maju dan ini juga yang menjadi optimisme kita dan menjadi bagian perencanaan yang berkelanjutan di 2022 hingga 2023. Tentunya kita harus punya rasa optimis seperti itu, " pungkasnya. (Adv/jum).
