JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Merasa dirugikan atas LHP dan rekom Inspektur Jatim, mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso menggugat Inspektur Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Hasil LHP dan rekomendasi Inspektur Jatim tersebut ditujukan kepada Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin beberapa waktu lalu.
Gugatan itu berdasarkan nomor perkara: 146/G/2023/PTUN.SBY yang telah terdaftar di PTUN Surabaya.
Objek gugatan itu mengenai keputusan Inspektur Jatim atas terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dugaan pelanggaran dalam rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2023.
Demikian disampaikan Aman Al Mukhtar kuasa hukum Sugiono Eksantoso mantan Plt Kepala BKPSDM Bondowoso, Kamis (21/9/2032).
Aman menerangkan, gugatan itu dilakukan, karena kliennya merasa dirugikan dengan LHP yang diterbitkan oleh Inspektur Pemprov Jatim.
"Hasil LHP itu pada intinya merekomendasikan pada bupati untuk memberhentikan/membebas tugaskan mantan Plt BKPSDM Bondowoso dari jabatanya, dari pejabat selama 12 bulan," katanya.
Mengingat segala kewenangan mutasi dan perpindahan pegawai adalah kewenangan PPK dalam hal ini Bupati Bondowoso.
Menurut Aman, tidak pantas kiranya Inspektorat menghukum kliennya Sugiono Eksantoso dengan rekomendasi sanksi yang dikeluarkan atas keputusan yang dikeluarkan.
"Diduga tindakan Inspektur Jatim ini bertentangan dengan peraturan undang-undang nomor 28 tahun 1999," imbuhnya.
Tak hanya itu, menurut Aman, Inspektur Jatim terkait surat rekomnya itu diduga juga bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas profesionalitas dan proporsionalitas.
"Asas profesionalisme yakni asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang undangan, artinya klien kami sebagai penggugat sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan dikeluarkannya keputusan Inspektur Jatim tersebut, mantan Plt Kepala BKPSDM Bondowoso itu diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, oleh karenanya penggugat menggunakan hak hukum yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Klien saya juga tidak pernah dilakukan BAP atau diperiksa oleh inspektorat Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, ini bagian dari bentuk kesewenang-wenangan Inspektur Provinsi Jatim, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dimintai keterangan malah ujug-ujug diberikan sanksi oleh inspektur Provinsi Jatim.
"Perkara ini sebagai akibat dari ulah tergugat, kami berharap tergugat menyatakan tidak sah atau batal surat LHP yang dikirimkan atau ditujukan kepada bupati Bondowoso yang merugikan klien kami, maka wajar dan beralasan agar tergugat dihukum untuk membayar dari biaya yang ditimbulkan," pungkasnya. (eko)
