JATIMPOS.CO/BONDOWOSO – Sejumlah warga Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mengaku tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), meski nama mereka tercatat resmi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ironisnya, bantuan tersebut tetap tercatat sudah dicairkan dan diduga mengalir ke pihak lain.
Salah satu warga, Saniman (65), buruh serabutan, menyatakan tidak pernah menerima uang PKH sejak namanya masuk sebagai penerima.
"Walau nama saya masuk daftar penerima, saya tidak pernah menerima uang PKH sepeser pun," ujarnya saat ditemui pada Kamis (17/4/2025).
Kecurigaan muncul setelah kerabat Saniman memeriksa data di sistem PKH dan menemukan bahwa bantuan atas namanya telah cair. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa ATM dan buku rekening miliknya diduga dipegang oleh seorang oknum agen di desa tersebut.
Kasus serupa dialami Turni (70). Putrinya, Laili, menemukan bantuan atas nama ibunya tercatat aktif di sistem SIKS-NG. Namun, rekening yang terdaftar justru atas nama orang lain yang disebut berasal dari Kota Cirebon.
"Ketika saya tanyakan ke pihak bank, ternyata rekening atas nama ibu saya justru tercatat atas nama orang luar. Padahal ibu saya tinggal di Sumbersalak," ungkap Laili kecewa.
Menurutnya, sang ibu tak pernah memegang ATM atau buku rekening bansos tersebut. Laili menduga adanya praktik manipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Saya kecewa dan sakit hati. Bagaimana mungkin orang miskin seperti ibu saya dirampas haknya oleh oknum yang tidak tahu malu," kata Laili. Ia menilai ada manipulasi dan meminta aparat hukum mengusut tuntas kasus ini.
Dinas Sosial Bondowoso mencatat, dari total 124 KPM PKH di Desa Sumbersalak pada 2024, setidaknya 28 orang diduga menjadi korban penyimpangan. Jumlah ini bisa bertambah karena proses penelusuran masih berlangsung.
Namun, saat dilakukan pemanggilan klarifikasi oleh Dinsos dan Pemerintah Desa, banyak penerima bantuan yang tidak hadir. Hal ini memunculkan dugaan adanya intimidasi terhadap warga agar tidak bersuara.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyatakan pihaknya telah meminta Koordinator PKH Kabupaten Bondowoso untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa, guna mengumpulkan seluruh penerima dan mencocokkan data lapangan.
"Kita ingin mereka terbuka sesuai kondisi di lapangan. Saya suruh tanyakan dan cocokkan, mereka terima berapa bantuan tersebut. Kita juga buatkan berita acara dan catatan, dan sudah selesai menanyakan satu per satu penerima," Kata Anisatul, Senin (21/04/2025).
Saat ini, lanjutnya, pihak dinas tengah melakukan pendampingan terhadap KPM yang ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data dan keterangan di lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan Bank BNI untuk mencetak rekening koran masing-masing KPM.
"Jadi nanti ketahuan kalau ada penyalahgunaan, apakah realisasi bantuan itu di agen atau di ATM. Tapi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dulu. Karena itu kita masih telusuri satu per satu," pungkasnya.
Pihak dinas berkomitmen menuntaskan penelusuran ini dan berharap dukungan dari semua pihak agar hak masyarakat kecil tidak lagi dirampas oleh praktik curang dan tidak bermoral. (Eko)
