JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Forum Diskusi Mahasiswa Pamekasan (FDMP) menggelar Forum Group Discussion (FGD) di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Rabu (30/4/2025).
Acara FGD dengan tema "UU TNI di Seberang Phobia Orde Baru" melibatkan puluhan Mahasiswa lintas perguruan tinggi di Pamekasan.
Pantauan di lokasi, acara yang di pandu oleh Nuril, melibatkan 4 pemateri, meliputi Mansyur selaku Praktisi Hukum, Junaedi selaku Akademisi, Faiq selaku Akademisi Sejarah, dan Rachman Sparky selaku Pemerhati Sosial Lintas Generasi.
Rachman Sparky selaku Pemerhati Sosial Lintas Generasi mengatakan, bahwa kegiatan FGD tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kaum akademisi tentang dampak Undang-Undang tersebut.
"Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa framing tertentu tidak menjadi luka bagi kaum yang tidak menyukai Undang-Undang tersebut," ujarnya.
Menurut Rachman, dalam FGD itu, peserta membahas tentang salinan Undang-Undang TNI dan menganalisis poin-poin yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa Undang-Undang itu tidak berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI seperti pada masa Orde Baru.
"Setelah kita menganalisa dan mengkaji prinsip-prinsip dan poin-poin Undang-Undang yang sudah ditetapkan, saya kira tidak ada potensi dwifungsi TNI itu sendiri," terangnya
Terpisah, Junaedi selaku mahasiswa menyampaikan, bahwa FGD juga menyinggung prihal proses pembuatan Undang-Undang TNI yang dianggap tidak transparan dan menimbulkan kekhawatiran tentang demokratisasi. Namun, setelah dianalisis Undang-Undang tersebut, mereka menyimpulkan bahwa TNI tetap berada di bawah presiden dan tidak ada poin yang mengatur tentang supremasi TNI.
"Kami berkomitmen akan mengawal Undang-Undang ini bagaimana penegakannya demi kemaslahatan masyarakat dan kedaulatan bangsa Indonesia," katanya.
FGD tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kaum akademisi tentang pentingnya mengkaji Undang-Undang dan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut tidak disalahgunakan. (did)
