JATIMPOS.CO/PROBOLINGGO – Pemerintah Kota Probolinggo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo menandatangani Nota Kesepakatan tentang penyediaan, pemanfaatan, serta pengembangan data dan informasi statistik untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah, Rabu (28/5/2025).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Probolinggo, disaksikan oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Sekretaris Daerah drg. Ninik Ira Wibawati, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyambut baik kerja sama ini. Ia menegaskan bahwa data yang valid dan mutakhir dari BPS menjadi fondasi penting bagi setiap kebijakan dan program pembangunan.
"Dari awal kita sudah mau dan bekerja sama karena apapun yang kita kerjakan basisnya data dari BPS sebagai penanggung jawab, dimana data yang valid dari BPS menjadi landasan program maupun kebijakan dalam proses pembangunan di Kota Probolinggo," ujar Aminuddin.
Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Probolinggo menambahkan melalui penandatanganan MOU dengan BPS berkaitan dengan updating dan pengembangan data untuk proses ke depannya, sehingga diperlukan legalisasi.
"Sehingga diharapkan nanti ada sinkronisasi dan kolaborasi yang terus menerus sebagai indikator baik untuk proses maupun hasilnya untuk bisa lebih update dan tepercaya agar proses pembangunan yang kita laksanakan baik program nasional maupun program daerah bisa terdata dan tercapai berdasarkan analisa data statistik yang tepercaya," harapnya.
Hal serupa dikatakan Kepala BPS Kota Probolinggo Mouna Sri Wahyuni. Menurutnya, penandatanganan MOU ini nantinya memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung proses pembangunan.
"Tahun ini kami juga punya terobosan program responsif dan kualitas data dari kelurahan guna mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo antara lain terkait stabilitas harga dan penurunan angka kemiskinan di Kota Probolinggo. Melalui program baru ini, kolaborasi dari kelurahan kami harapkan responnya lebih cepat karena belum semua kelurahan melakukan itu," tuturnya. (Sf)
