JATIMPOS.CO/PAMEKASAN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir, menanggapi inisiatif perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat di Jalan Raya Desa Panaan, Kecamatan Palengaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam, bahkan turut memberikan dukungan teknis dan peralatan.
"Kami dari Dinas PUPR pada hari Sabtu kemarin sudah menemui koordinator perbaikan jalan, Mas Damarwulan, di lokasi. Di sana kami memberikan arahan teknis penanganan, sekaligus menindaklanjuti permintaan dukungan alat berat," ujar Amin Jabir, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya, Selasa (1/7/2025).
Sebagai bentuk komitmen, pihaknya mengirimkan bantuan alat berat pada Senin sore. Rencananya, Bupati Pamekasan akan meninjau langsung lokasi perbaikan jalan tersebut, namun kunjungan itu dijadwalkan ulang karena adanya Rapat Koordinasi di tingkat kabupaten (Rakortab).
“InsyaAllah kunjungan ke lokasi akan dilakukan besok bersama Pak Bupati. Beliau sangat concern terhadap inisiatif masyarakat ini,” tambahnya.
Menurut Amin, dukungan terhadap kegiatan swadaya masyarakat bukan hanya di Desa Panaan, tetapi juga mulai muncul di wilayah lain seperti Kecamatan Pademawu. Bahkan, beberapa perusahaan swasta seperti pabrik rokok Djawa siap berkontribusi dalam pembenahan infrastruktur jalan, dengan skema pendanaan dari pihak ketiga.
“Skema pembiayaan berbasis kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga ini menjadi model yang saat ini sangat kami dukung. Tapi perlu digarisbawahi, pemerintah tidak pernah memerintahkan masyarakat untuk mengerjakan jalan secara mandiri. Ini murni inisiatif masyarakat yang kami fasilitasi dan awasi,” tegasnya.
Terkait kondisi Jalan Raya Panaan, Amin menjelaskan bahwa perbaikan sebenarnya sudah dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022, beberapa ruas di Desa Rek Kerrek telah dilakukan pelapisan aspal (hotmix). Namun, karena keterbatasan anggaran sejak tahun 2023 hingga 2025, progres menjadi terhambat.
“Memang ada ruas yang belum tersentuh, terutama dari pertengahan hingga ujung jalan di dekat Pondok Pesantren Bata-Bata. Kalau dihitung secara akumulatif, memang bisa terlihat belum diperbaiki selama 15–20 tahun. Tapi secara teknis, beberapa segmen sudah tertangani,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran di sektor PUPR mengalami pemangkasan hingga 80–85 persen dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah harus mengatur prioritas pembangunan.
“Namun, semangat gotong-royong dari masyarakat menjadi energi baru. Dan kami akan terus hadir, minimal dengan dukungan alat berat dan pengawasan teknis, sebagaimana arahan langsung dari Pak Bupati,” pungkasnya. (did).
