JATIMPOS.CO/SAMPANG – Berbagai jenis bantuan daerah maupun pusat untuk masyarakat nyatanya tidak serta merta tepat sasaran. Program yang terdengar populis ini tidak sepenuhnya menyentuh akar rumput. Alasannya beragam. Satu di antaranya ialah data tidak pernah diperbarui. Kuat dugaan masih berputar pada orang orang dekat pemerintahan.
Seperti yang dialami Muzayyanah (36). Saat ini ia hanya bisa pasrah menjalani hidupnya di sebuah rumah berukuran 2x4 meter. Berlantai semen berdinding bambu berpenghuni tiga orang, rumah ini terletak di Dusun Bandungan, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang.
Gubuk ini menjadi saksi kehidupan keluarga Musayyanah bersama anak dan suaminya Hermanto yang saat ini sedang merantau ke luar Jawa.
Menurut Musayyanah, sudah puluhan tahun ia dan keluarga kecilnya menempati gubuk berukuran 2x4 meter. Ia belum sepeser pun mendapat bantuan Pemdes Tanggumong, Pemkab Sampang, maupun Provinsi Jatim yang menyentuh keluarganya.
"Sudah puluhan tahun kami tinggal di rumah ini, sampai sekarang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah," ucap Musayyanah dengan nada kesal, Minggu (20/7/2025).
Diceritakan Musayyanah, jika rumahnya pernah didata dan diambil fotonya oleh perangkat desa setempat untuk pengajuan bedah rumah. Namun, kata Musayyanah hanya sekadar iming-iming belaka. Nyatanya bantuan dari pemerintah tidak pernah diterima, apalagi sembako, maupun BLT dana desa (DD).
Musayyanah berharap, pemerintah Desa Tanggumong, Pemkab Sampang, Provinsi Jatim maupun pusat lebih memperhatikan masyarakat kecil. Kedepan data diperhatikan secara selektif agar tepat sasaran. Ia menilai ada masyarakat kelas mampu dapat bantuan program keluarga harapan (PKH) sedangkan yang semestinya berkesempatan justru tidak menerima.
PJ. Kepala Desa Tanggumong, Kurez Asid melalui apelnya H. Goffar mengatakan bahwa telah diajukan program PKH untuk Muzayyanah, namun karena terkendala administrasi, sehingga program itu belum bisa terlaksana.
"Kami juga telah mengajukan agar rumahnya yang bersangkutan tersebut mendapatkan bantuan bedah rumah namun juga tidak kunjung terealisasi, dalam artian kami telah mengupayakan agar Muzayyanah ini mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya". ucap H. Goffar dikonfirmasi melalui sambungan telpon.(dir)
