JATIMPOS.CO/PROBOLINGGO – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Probolinggo hingga 4 persen, disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Pemkot Probolinggo dalam Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Kamis (31/7).
Dengan mengusung Tema 'Pentingnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Sebagai Dokumen Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Probolinggo.
Agenda rakor yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati mewakili Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari selaku Ketua TKPK Kota Probolinggo dalam sambutannya, mengatakan bahwa Kota Probolinggo menduduki urutan terendah angka kemiskinan di wilayah Tapal Kuda.
"Berdasarkan rilis terakhir BPS pada bulan Maret 2024 Kota Probolinggo menduduki urutan terendah nomor tujuh angka kemiskinan se- Jawa Timur dan yang paling rendah diantara sembilan kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda atau Provinsi Jawa Timur bagian timur, ini merupakan kondisi dan fakta yang menggembirakan bagi kita semua," ujarnya.
Lebih lanjut Sekda Ninik mengungkapkan, Ketua TKPK Kota Wawali Ina, mengajak segenap pimpinan dan anggota TKPK agar menyatukan komitmen dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta mengawal bersama kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo.
"Orientasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Probolinggo tidak semata - mata menurunkan angka kemiskinan. Namun, lebih dari itu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu cerminan keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo. Mudah - mudahan kedepan dengan program - program prioritas Wali Kota Probolinggo (dr. Aminuddin) bisa menurunkan angka kemiskinan di kota Problinggo hingga 4 persen, sesuai target beliau," imbuh sekda.
Sekretaris Bapperida Kota Probolinggo Westhia Kristiantin dalam laporannya menjelaskan, pencapaian angka kemiskinan Kota Probolinggo sebesar 6,18% menduduki urutan ketujuh terendah se - Jawa Timur. Angka kemiskinan Kota Probolinggo dirilis terakhir pada bulan Maret tahun 2024 sebesar 6,18% atau sebanyak 15.240 jiwa warga Kota Probolinggo pada kondisi miskin.
Sementara prosentase kemiskinan ekstrem menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dirilis Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terakhir tahun 2023 sebesar 0%.
“Telah dibuktikan pula capaian tersebut melalui verval pada triwulan 3 tahun 2024 mencakup 29 kelurahan se- Kota Probolinggo tidak ditemukan keluarga yang masuk kriteria sangat miskin," terangnya.
Kegiatan yang bersumber dari APDB Kota Probolinggo Tahun 2025 Pos BAPPERIDA ini diikuti 130 orang terdiri dari perangkat daerah, multi stakeholder, dan para lembaga yang masuk pimpinan serta keanggotaan TKPK. Dengan menghadirkan nara sumber Didin Wahidin, SE (Ketua Tim Kesejahteraan Rakyat) Bappeda Provinsi Jatim.
Hadir pula dalam rakor tersebut, antara lain asisten dan staf ahli, pimpinan perangkat daerah, camat dan lurah se- Kota Probolinggo, Kepala BPS Kota Probolinggo, pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan lembaga terkait, para pejabat dan unsur staf keanggotaan TKPK Kota Probolinggo. (sf)
