JATIMPOS.CO/BONDOWOSO Ratusan keluarga petani di lereng Ijen kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bukan sekadar urusan agraria, melainkan soal keberlangsungan hidup mereka yang menggantungkan nafkah dari tanah garapan.
Situasi yang sempat memanas akibat penolakan rencana tukar guling lahan membuat DPR RI turun langsung. Komisi VI, yang membidangi BUMN, telah menggelar rapat bersama PTPN di Jakarta pada Senin (29/9) kemarin.
Sehari kemudian, anggota Komisi VI DPR RI dapil Jatim III, Nasim Khan, datang ke Bondowoso untuk memimpin rapat bersama Forkopimda hingga dini hari di Pendopo Bupati.
Dalam rapat itu hadir Bupati KH Abdul Hamid Wahid, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Kajari, Dandim 0822, Polres, BPN, BIN, serta perwakilan PTPN. Semua pihak duduk bersama mencari jalan keluar.
Nasim Khan menegaskan bahwa penyelesaian harus mengutamakan kepentingan petani.
" Petani jangan sampai kehilangan haknya untuk bertani. PTPN wajib bertanggung jawab. Penyelesaian harus tabayyun, sabar, dan menolak pendekatan represif," ujarnya.
Beberapa opsi solusi dibahas, mulai dari pola kemitraan, redistribusi, hingga perjanjian garap yang memberi kepastian hukum bagi petani.
Bupati Bondowoso menegaskan Pemkab akan terus hadir sebagai penengah.
" Pemerintah daerah akan selalu menjaga keadilan dan ketenteraman masyarakat," ucapnya.
Menariknya, rapat maraton ini tetap berlanjut meski sempat diguncang gempa dari Sumenep yang getarannya terasa hingga Bondowoso.
Kasus lahan di Ijen kembali mengingatkan bahwa konflik agraria masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Kehadiran DPR RI di Bondowoso diharapkan bukan hanya meredam situasi, tapi juga melahirkan solusi berkelanjutan yang bisa menjadi model penyelesaian agraria di daerah lain.(Eko)
