JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER - Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Drs.H. Satib, M.Si melaunching dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Kabupaten Jember, Sabtu (22/11/2025).
Tepatnya di SPPG Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari dan Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang, acara ini juga dhadiri anggota DPRD Jember Siswono, Muspika, pihak puskesmas, kepala sekolah dan lainnya.
Kedua SPPG ini dibawah naungan Yayasan Bolo Haji Satib (BHS), dan untuk saat ini yang beroperasi SPPG Lengkong dengan sajian 1.665 dan akan diikuti oleh SPPG Mayang berikutnya.
"Ini baru operasional. Disini jangan sampai dalam pelaksanaan MBG ini, yang tujuannya baik justru hasilnya kurang baik," kata H, Satib.
MBG merupakan salah satu program yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dengan adanya MBG ini, target dari pemerintah bukan hanya sekedar menyiapkan masyarakat unggul untuk mengongsong Indonesia Emas 2045, akan tetapi ini bentuk pergerakan pereknomolian.
"Dengan adanya SPPG ini, maka pemerintah daerah mau tidak mau, mulai bupati, camat, kepala desa harus menyiapkan insfrastruktur yang mendukung SPPG, misal kaitannya dengan bahan makanan," imbuhnya.
"Disetiap kecamatan kan ada sekian SPPG, secara proporsional dibagi menjadi sekian SPPG. Nah, kalau di wilayah Indonesia seperti ini, dan kalau tidak disiapkan insfrastruktur maka dikuatirkan justru nilai manfaatnya kurang tinggi. Ketika kebutuhan tinggi, otomatis kan menjadi harga mahal. Maka inflasi akan terjadi," sambungnya.
H, Satib juga meminta masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja, namun bisa menangkap dalam rangka peningkatan perekonomian wilayah.
Karena menurutnya, program MBG ini sangat luar biasa bagus dan disini bukan semata-mata menyiapkan generasi emas dan perekonomian saja, tetapi ini juga kolaborasi yang baik kaitan dengan tenaga kerja.
"Seperti disini membutuhkan 50an tenaga kerja yang terserap, karena khusus relawan (pekerja) harus warga setempat. Seperti di Mumbulsari ini ada 4 SPPG, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan bertambah," ulasnya.
"Karena target pemerintah, disamping menyiapkan pemenuhan gizi, sisi kualitas disini juga diperhitungkan," tegasnya.
Lebih lanjut, H, Satib mengatakan bahwa pemerintah juga memperhitungkan dari kemampuan SPPG mampu menyiapkan berapa porsi kepada penerima manfaat secara logis.
"Ini harus dihitung, seperti disini awalnya target 3 ribu, dan saat ini masih mengantasipasi dan kalau kemapuan dapur setelah diukur mampu 1500 ya segitu, jadi tidak harus 3 ribu," urainya.
"Jadi kualitas yang diutamakan, karena banyak daerah lain yang saya resmikan juga berkurang dari target. Jadi karena kualitasnya," tutupnya.
Di beberapa daerah, banyak penurunan kualitas yang berdampak evaluasi. Kuota penerima yang awalnya 3.500 orang dievaluasi dan diturunkan menjadi 2.500 bahkan 2.000 penerima untuk memastikan standar pelayanan tetap optimal. (Ari)
