JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER – Atas capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Jember yang menyentuh angka 1 Triliun, Pemerintah Kabupaten Jember menggelar press conference di Aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jember, Selasa (5/1/2026). 

Pemkab Jember secara resmi mengumumkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang untuk pertama kalinya menembus angka psikologis Rp1 triliun.

Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari Bapenda, Bappeda, UPTD penghasil, BUMD, hingga rumah sakit daerah. Sejak era otonomi daerah 26 tahun lalu, baru pada tahun 2026 Kabupaten Jember berhasil mencatatkan PAD di atas Rp1 triliun, yakni sekitar Rp1,024 triliun.

“Ini adalah kejutan yang luar biasa. Tahun sebelumnya PAD kita berada di kisaran Rp774 miliar, dan sekarang melonjak lebih dari 32 persen. Ini lompatan besar yang patut kita syukuri dan banggakan bersama,” kata Gus Fawait.

Lebih lanjut Gus Fawait menegaskan, peningkatan PAD tersebut tidak dicapai dengan cara menaikkan pajak masyarakat. Justru sebaliknya, Pemkab Jember memilih strategi menutup kebocoran pendapatan dan mengefektifkan potensi yang sudah ada. 

“Kami melihat potensi besar pendapatan Jember tanpa harus menaikkan pajak. Pajak adalah jalan terakhir. Yang utama adalah menutup kebocoran dan meningkatkan efektivitas penarikan pendapatan, tanpa menekan masyarakat kecil,” tegasnya.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada wong cilik, Pemkab Jember bahkan menurunkan kembali retribusi pedagang pasar tradisional ke tarif semula. Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat sektor informal melalui program dukungan bagi PKL dan UMKM, termasuk penyediaan gerobak usaha dan pengembangan kawasan kuliner.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga menaruh perhatian pada sektor pariwisata. Meski bukan sektor utama penopang ekonomi daerah, pariwisata dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar, khususnya bagi masyarakat pesisir. Integrasi pengelolaan wisata Pantai Papuma dan Watu Ulo menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan di wilayah pantai.

Dalam press conference tersebut, Bupati juga memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi perhatian. Di tengah kebijakan pemangkasan TPP di sejumlah daerah, Kabupaten Jember memilih mempertahankan TPP ASN. Bahkan secara rasio terhadap APBD, nilai TPP ASN Jember justru mengalami peningkatan.

“Pelayanan publik itu ujung tombaknya ASN. Kalau ASN sejahtera, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik,” pungkasnya.

Pemkab Jember mengingatkan atas capaian PAD ini dapat menjadi fondasi kuat untuk pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat Kabupaten Jember. (Ari)