JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah progresif dalam mempercepat transformasi ekonomi desa melalui sinergi strategis dengan Pemerintah Pusat.
Hal ini terbukti dalam pertemuan penting yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Komisi II DPR RI, BP-Taskin, dan Bupati Jember Muhammad Fawait (Gus Fawait) di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis sore (12/02/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tonggak sejarah baru dalam penataan Dana Desa dan akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Jember melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan arahan dalam menekankan pentingnya kreativitas para Kepala Desa. Ia mengingatkan agar paradigma pembangunan desa bergeser dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik (semen dan beton) menuju penguatan sektor ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami sedang merumuskan revisi PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur teknis alokasi DAU, DBH, dan Dana Desa untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri,” kata Bima Arya.
Bupati Jember, Gus Fawait, merespons cepat arahan pusat dengan menyiapkan skema lokal yang kuat, terutama menyambut program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan sekitar 300 ribu sasaran di Jember, Gus Fawait mengestimasi potensi uang beredar mencapai Rp4 Triliun.
"Tugas utama kami adalah memastikan uang Rp4 Triliun tersebut tidak keluar dari Jember. Uang tersebut harus berputar di tangan petani, peternak, dan UMKM lokal kita sendiri," ujar Gus Fawait penuh optimisme.
Sebagai langkah konkret, Gus Fawait mengumumkan sejumlah instruksi strategis:
1. Surat Edaran (SE) Bahan Baku Lokal: Mewajibkan seluruh pasokan bahan baku program MBG berasal dari hasil bumi asli Kabupaten Jember.
2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Bersama BP-Taskin, warga miskin ekstrem akan dibina untuk menjadi pemasok utama program MBG melalui UMKM baru.
3. Sinergi Koperasi: Mengintegrasikan operasional Koperasi Merah Putih dengan sistem distribusi MBG di setiap desa.
Menanggapi kendala administratif yang sempat menyumbat pencairan dana di beberapa desa, Gus Fawait memastikan solusi telah di depan mata. Hasil koordinasi dengan Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan menjamin sinkronisasi data akan segera tuntas.
"Kami akan menambah Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Anggaran Perubahan agar para Kepala Desa memiliki ruang gerak yang cukup untuk berinovasi dan melayani masyarakat," tambahnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa kunci keberhasilan transformasi ekonomi ini terletak pada integritas dan sinergi. Kemendagri akan fokus pada penguatan kapasitas aparatur desa, sementara Pemkab Jember menjamin intervensi kebijakan yang memastikan program tepat sasaran bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Ari)
