JATIMPOS.CO/SUMENEP - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menyusun roadmap percepatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada sektor unggulan, hilirisasi, investasi, dan penguatan UMKM.
Pembahasan roadmap dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Rapat Potre Koneng, Rabu (12/8/2026).
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, roadmap tersebut harus menjadi peta jalan bersama, bukan sekadar dokumen perencanaan.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat daya saing daerah.
"Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning," ujar Arif.
Arif menyebut Sumenep memiliki sejumlah sektor potensial, seperti pertanian, perikanan, peternakan, garam, pariwisata, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, hingga minyak dan gas bumi.
Namun, pemerintah perlu menentukan sektor yang benar-benar menjadi penggerak utama ekonomi berdasarkan data dan analisis.
Roadmap tersebut akan diarahkan pada lima hal, yakni penentuan sektor prioritas, hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, penguatan investasi, pengembangan UMKM, serta penetapan target dan pembagian peran yang jelas.
Bappeda juga mendorong program quick wins agar dampak peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat dalam waktu relatif cepat.
Penyusunan roadmap melibatkan Universitas 45 Surabaya sebagai penyedia jasa konsultansi. Arif menegaskan, hasil kajian harus berbasis data, realistis, terukur, dan mudah diterapkan.
"Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, dan jelas kebutuhan pendanaannya," katanya.
Arif menambahkan, percepatan ekonomi Sumenep membutuhkan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, perbankan, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Bappeda berperan memastikan seluruh unsur tersebut terintegrasi dalam satu arah pembangunan ekonomi daerah," pungkasnya. (Dam)
