JATIMPOS.CO, KABUPATEN JEMBER - Tak ingin pembangunan hanya menumpuk di kawasan kota, Fraksi Gerindra DPRD Jember pasang badan mendorong pemerataan fasilitas publik hingga ke pelosok dusun. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan bahwa dorongan ini lahir langsung dari jemputan aspirasi masyarakat desa yang merindukan pemerataan akses dan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah mereka.
"Kami di Fraksi Gerindra berkomitmen penuh agar anggaran daerah atau APBD betul-betul berpihak kepada kepentingan publik. Tambahan dana transfer pada P-APBD 2026 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Jember, Fraksi Gerindra mendorong agar digunakan untuk pembangunan infrastruktur baik jalan maupun penerangan jalan di pedesaan yang selama ini belum mendapatkan pembangunan," kata Ardi Pujo Prabowo, Kamis (13/08/2026).
Menurut Ardi, fasilitas yang paling mendesak dan dikeluhkan warga di kawasan pinggiran seperti wilayah Jember Selatan meliputi perbaikan jalan utama serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU). Fasilitas tersebut dinilai sangat vital untuk mendukung roda ekonomi masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, pedagang, dan nelayan yang beraktivitas sejak pagi hari.
Ia menilai, terobosan pemerintah daerah dalam mengupayakan alokasi anggaran pembangunan, baik melalui pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun skema skema pembiayaan yang transparan, merupakan langkah tepat yang perlu diapresiasi.
"Langkah ini berorientasi pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Ketika infrastruktur desa terbangun dan penerangan jalan memadai, mobilitas warga menjadi lancar dan perekonomian warga di pelosok akan terangkat," tambahnya.
Lebih lanjut, terkait dana talangan dalam APBD 2027, Fraksi Gerindra pada prinsipnya setuju untuk perbaikan pelayanan kesehatan di RS pemerintah dan pemerataan pembangunan infrastruktur
Terkait skema pembiayaan pembangunan, Fraksi Gerindra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses dan mekanisme pembiayaan berjalan sesuai regulasi serta perundang-undangan yang berlaku.
Pihaknya berharap pembahasan rancangan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat segera rampung sehingga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan dan dusun terpencil dapat direalisasikan dengan lancar serta tepat sasaran. (Ari)
