JATIMPOS.CO//BONDOWOSO. Terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 dinilai membuka peluang semakin kuatnya sinergi antara NU dan dunia usaha dalam mendorong kemandirian ekonomi umat.
Wakil Komite Tetap Fiskal Pembiayaan Perumahan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI, Ali Hasan Mun'im, menilai Gus Kikin merupakan sosok yang tepat untuk memimpin organisasi sebesar NU di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang semakin cepat.
Gus Kikin secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Senin (31/8/2026). Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat anggota AHWA.
Sebelum ditetapkan, Gus Kikin menjadi calon dengan perolehan suara terbanyak dalam penjaringan Ketua Umum PBNU. Dari 2.397 suara yang masuk, Gus Kikin memperoleh 472 suara sehingga berada di posisi teratas.
Menurut Ali Hsan, Gus Kikin memiliki latar belakang yang cukup lengkap untuk memimpin NU. Selain merupakan cicit KH Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU, Gus Kikin juga memiliki pengalaman profesional sebelum kemudian menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
" Menurut saya Gus Kikin adalah orang yang tepat menakhodai organisasi besar seperti NU. Beliau memiliki pengalaman profesional dan juga memahami dunia pesantren serta organisasi," kata Ali Hasan.
Ia mengatakan, tantangan NU dalam lima tahun mendatang tidak hanya berkaitan dengan persoalan keagamaan dan sosial, tetapi juga kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan zaman.
" Tantangan NU ke depan meliputi adaptasi era digital, pergeseran demografi kelas menengah dan perubahan sosial, serta kemandirian ekonomi umat," ujarnya.
Dalam konteks ekonomi, Ali Hasan menilai NU memiliki potensi besar karena jumlah warga Nahdliyin yang menjalankan berbagai usaha produktif cukup banyak. Potensi tersebut, menurut dia, perlu didorong agar berkembang menjadi kekuatan ekonomi umat yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Karena itu, Kadin melihat pentingnya membangun hubungan dan sinergi yang lebih kuat dengan NU. Kadin sebagai wadah dunia usaha nasional memiliki peran untuk mendorong terciptanya dunia usaha yang kuat, berdaya cipta dan memiliki daya saing tinggi sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.
" Sebagai wadah pengusaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tentu mempunyai kewajiban untuk mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi dalam rangka memperkuat perekonomian nasional," katanya.
Menurut dia, kerja sama Kadin dengan NU dapat diarahkan pada pengembangan usaha warga Nahdliyin, termasuk peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, penguatan jaringan usaha dan perluasan pasar.
" NU adalah ormas paling besar di Indonesia. Tentu jamaahnya banyak yang mempunyai usaha-usaha produktif. Itu merupakan kewajiban Kadin untuk bersinergi dengan NU dalam hal berkontribusi terhadap pembangunan nasional," ujarnya.
Ali berharap kepemimpinan Gus Kikin di PBNU dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat. Menurut dia, kolaborasi antara kekuatan organisasi keumatan dan dunia usaha dapat menjadi salah satu jalan untuk memperbesar kontribusi masyarakat terhadap perekonomian nasional.(Eko)
