JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pamekasan mendemo Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan. Mereka mempersoalkan kinerja Komisi II dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, tentang keluhan masyarakat prihal kelangkaan pupuk.
Aksi di depan gedung DPRD Pamekasan itu sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian. Lantaran massa aksi ingin memaksa masuk untuk menemui pihak terkait karena tak kunjung ditemui.
Setelah terjadi aksi dorong-dorongan, Anggota Komisi II dalam hal ini Ismail dan Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan beserta jajarannya menemui massa aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Pamekasan.
Ketua Umum GMNI Pamekasan, Mubarak mengatakan, kedatangan ke DPRD Kabupaten Pamekasan itu untuk mempertanyakan tanggung jawab DPRD sebagai wakil rakyat. Saat ini, masyarakat atau dalam hal ini, para petani diresahkan dengan terjadinya kelangkaan pupuk.
"Kedatangan kami hanya menanyakan pengawasan dan evaluasi Komisi II terhadap Dinas pertanian dalam persoalan pupuk yang terjadi kelangkaan kepada petani," kata Ketua GMNI Pamekasan, Mubarok, Senin (21/12/2020).
Menurutnya, Komisi II harus turun ke lapangan, ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini meresahkan masyarakat dibawah prihal terjadinya kelangkaan pupuk.
"Segera membentuk tim investigasi secara independen untuk menuntaskan kasus kelangkaan pupuk bersubsidi kepada petani, supaya tidak berkelanjutan," papar Mubarok.
Lebih jauh, ia juga berharap, Komisi II segera memanggil semua pihak-pihak terkait yang terlibat dengan penanganan pupuk. Sehingga, Penyebab terjadinya kelangkaan pupuk yang dirasakan masyarakat segera terungkap.
"DPRD wajib melakukan pemanggilan untuk dimintai pertanggungjawaban dan memberikan transparansi kepada publik terkait kebijakan pupuk subsidi dan distribusi pupuk yang diterapkan," tegasnya.
Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah saat menemui massa aksi.
------------------------------------
Terpisah, anggota komisi II DPRD Pamekasan, Ismail sangat berterima kasih atas kedatang teman-teman massa aksi. Sebab, tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi itu menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kedepan.
Selain itu, ia juga pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait seperti HKTI, Dinas Pertanian dan Distributor pupuk di kabupaten Pamekasan. Namun pada waktu itu, pihak distributor tidak ada yang hadir, sehingga pihak pertanian diminta untuk pulang.
"Upaya-upaya Komisi II mengenai pupuk ini sudah dilakukan, dan dinas pertanian berjanji akan mendatangkan semua distributor tersebut. Terkait kelangkaan pupuk dibeberapa titik di kabupaten ini, kami tangani dengan serius. Oleh karena itu, kami sudah mengirim surat ulang untuk melakukan pertemuan kembali dengan semua pihak terkait," jelas Ismail.
Sementara, Plt Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan, Ajib Abdullah menyampaikan, kelangkaan pupuk insyaallah akan segera teratasi. Jika ada distributor yang menjual pupuk melebihi harga yang telah ditentukan, ia akan mengadukan kepada tekhnologi informasi (TI). Agar segera diberikan teguran.
"Harga tertinggi yakni 90 ribu. Maka dari itu, kami selalu melakukan sweeping dan menghimbau terkait harga pupuk. Jadi, kalau adek-adek atau petani membeli pupuk, silahkan minta nota. Kalau terjadi harga diatas yang ditentukan, silahkan laporkan ke pihak kepolisian," ungkap mantan Kadishub Pamekasan itu.
Ia juga meminta teman-teman aksi untuk bersinergi menuntaskan kasus kelangkaan pupuk di kabupaten ini.
"Mari bersama-sama bahu membahu insyaallah tidak ada kesulitan apapun yang dihadapi bersama-sama dengan niat yang ikhlas dan dengan kebaikan untuk petani," tutupnya. (did)
