JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Langkanya pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso banyak disampaikan oleh konstituen Imam Khalid Andi Wijaya saat melakukan Reses anggota DPRD Bondowoso Dapil 1, Jumat (28/1/2022) di Kelurahan Tenggaran, Bondowoso.
Para konstituen yang juga merupakan petani di Bondowoso tersebut mengeluh dengan lonjakan harga dan langkanya pupuk bersubsidi di masa tanam, sehingga tidak sesuai dengan harga gabah yang dipanennya.
Hal tersebut menjadi atensi khusus anggota DPRD Fraksi PPP, Imam Khalid Andi Wijaya. Menurutnya, pihaknya menampung semua usulan yang disampaikan oleh konstituennya.
"Yang paling banyak di keluhkan adalah masalah pupuk, dari mulai harga, semrawutnya pendistribusian pupuk dan banyak lagi yang lainnya, kerena kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Bondowoso saja, bahkan di daerah lain juga sama," katanya.
Pihaknya pun terus memperjuangkan hak-hak petani, kami terus bersuara di legislatif baik ke dinas pertanian dan dinas terkait lainnya.
"Kita terus bersuara tentang pupuk, kemaren kita sudah mengundang produsen sampai kepada agen pupuk serta semua elemen untuk berkomitmen menyelesaikan masalah pupuk ini," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pupuk bersubsidi bukan kebijakan Pemerintah Daerah penentuan tentang Harga Eceran Tertinggi.
"HET di tentukan oleh Pemerintah Pusat, bukan daerah. Pemerintah pusat punya kebijakan bagaimana petani Indonesia lebih mandiri, tidak lagi memakai pupuk bersubsidi, misalnya pupuk organik yang kini sudah dilaksanakan oleh masyarakat," ungkapnya.
Ditanya perihal infrastruktur yang memprihatinkan, pihaknya menyebut sudah banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah.
" Kalau ada isu di masyarakat tentang pemerintah yang tidak melakukan apa-apa itu tidak benar, karena di tahun 2020 pemerintah sudah melakukan pengajuan langsung kepada Mentri Bapenas, akan tetapi karena kondisi covid 19 maka anggarannya terkena recofusing," pungkasnya. (eko)
