JATIMPOS.CO/PAMEKASAN - Bupati Pamekasan Baddrut Tamam memastikan penyelundupan pupuk seberat 20,45 Ton dari Pamekasan ke daerah Ponorogo dan Tuban, Jawa Timur tidak ada keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Kamis (3/2/2022).
Penyelundupan Pupuk bersubsidi dari Pamekasan tersebut terjadi di daerah Ponorogo seberat 11,46 ton dan Tuban seberat 9 ton.
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan, bahwa dirinya sangat prihatin dengan adanya informasi tentang penyelundupan pupuk bersubsidi dari Bumi Gerbang Salam ke daerah luar Madura. Tindakan yang sangat merugikan terhadap masyarakat (petani) tersebut dipastikan tidak ada keterlibatan ASN di lingkungan Pemkab Pamekasan.
"Saya memastikan, bahwa ini tidak ada keterlibatan aparatur sipil. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini antar agen dan distributor orang yang punya hak beli itu antar perusahaan, distributor dan agen," tegas Bupati Baddrut Tamam seusai silaturahmi ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan.
Kendati demikian, pihaknya ikut mendorong langkah kepolisian untuk segera mengungkap pelaku mafia pupuk tersebut. Sebab ia menduga, bahwa gejolak kelangkaan pupuk yang dialami oleh masyarakat lantaran adanya penyelewengan.
"Bagi saya, kelangkaan pupuk ini sudah ada jawabannya. Ini juga bagian dari kejahatan yang harus diusut oleh pihak yang berwajib dan harus segera diproses, karena ini wujud dari distributor yang melanggar kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing distributor dan agen," paparnya.
"Nah, kepedulian seperti ini terus kita dorong, dan saya sudah komunikasi dengan pihak aparat penegak hukum (APH) untuk diproses se tuntas mungkin biar keadilan masyarakat bisa terjawab dengan baik," pungkasnya. (did)
