JATIMPOS.CO/KABUPATEN MADIUN - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf bersama Wakil Mensos, Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun, Jum'at (21/2/2025).
Dalam kunjungannya itu, Mensos dan Wamensos berdialog dengan para pilar-pilar sosial dari Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran sosial di wilayah Karesidenan Madiun.
Dialog pilar-pilar sosial yang digelar di Pendapa Ronggo Jumeno Caruban, Kabupaten Madiun tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, Forkopimda, DPRD, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, pilar-pilar sosial dan tokoh masyarakat.
Pilar sosial tersebut terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), karang taruna, SDM Pendamping PKH, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat, dan pendamping sosial.
Dalam dialog itu, Mensos, Saifullah Yusuf menyampaikan, terkait sasaran 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial), yaitu terdiri dari anak-anak rentan, difabel, lansia telantar, berpendapatan rendah, korban bencana, mereka yang membutuhkan afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban NAPZA dan HIV/AIDS, masyarakat yang bermasalah sosial, perempuan rentan dan fakir miskin.
"Keduabelas kluster tersebut harus dimasukkan ke dalam data agar bantuan yang diberikan kepada mereka tepat sasaran," jelasnya.
Selain itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menyampaikan, bahwa pihak kementrian sosial ingin lebih cepat mengentaskan serta menurunkan kemiskinan.
Meskipun secara umum Provinsi Jawa Timur pada Kota/Kabupaten sudah bagus dalam mengentaskan kemiskinan, tetapi dari data terbaru BPS menunjukkan bahwa jumlah orang miskin terbanyak masih di tiga Provinsi salah satunya yakni Jawa Timur.
"Makanya nanti Kemensos akan bekerjasama dengan Gubernur, dan Bupati maupun Wali Kota yang barusan dilantik, kemudian Dinsos dan pilar - pilar sosial sehingga program dan kegiatan tepat sasaran,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr Purnomo Hadi yang hadir dalam acara itu menjelaskan, bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Madiun harus segera dientaskan dengan menuju satu data.
Pemkab Madiun akan kolaborasi dengan pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data, dan pemberdayaan agar angka kemiskinan di Kabupaten Madiun bisa turun.
"Penanganan atau penurunan angka kemiskinan ini kan berprinsip pada pemberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera," pungkasnya. (jum).
