JATIMPOS.CO/KOTA MADIUN - Menjelang musim giling tebu tahun 2025, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggelar pertemuan yang dikemas dalam rangkaian halal bi halal di ruang pertemuan Pabrik Gula Rejo Agung Baru Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (17/4/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri pengurus APTRI dari berbagai wilayah propinsi se-Indonesia itu juga membahas permasalahan para petani tebu. Termasuk terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membuka impor tanpa kuota pada komoditas strategis.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikun, rencana Presiden Prabowo membuka impor tanpa kuota itu dinilai berpotensi menghancurkan produk pangan dalam negeri. Termasuk produksi gula di Indonesia.
"Kalau hari ini impor tanpa kuota seluas-luasnya, bakal membuat petani galau karena mengancam kesejahteraan para petani, sehingga kalau nanti kedatangan gula produk dari luar negeri tanpa kuota, itu tentu sangat bahaya bagi petani tebu," jelasnya.
Soemitro Samadikun, menceritakan, hal serupa pernah terjadi pada era reformasi tahun 1998. Pada waktu itu, pemerintah juga pernah membuka impor sebebas-bebasnya. Namun yang terjadi harga gula merosot tajam dari harga Rp 3800 per kilogram menjadi Rp 1800 per kilogram.
"Kita pernah ngalami hal itu, terjadi pada tahun 1998, kita jual gula Rp 3800 per kilogram, dan akibat impor sebebas-bebasnya harga gula itu jatuh tinggal Rp1700 sampai Rp 1800 per kilogramnya. Hal ini membuat petani tebu merugi dan tidak mau tanam tebu lagi, petani lebih memilih tanaman lainnya," ujarnya.
Soemitro Samadikun menambahkan, kebijakan impor tanpa kuota itu jelas akan membuat harga gula anjlok dan merugikan petani tebu. Belum lagi biaya produksi tanam tebu di Indonesia relatif mahal. Mulai dari kebutuhan pupuk, permodalan petani atau KUR, saluran irigasi pertanian, hingga penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) gula petani agar tidak jauh di bawah harga pasar.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum APTRI, Dwi Irianto berharap pemerintah lebih fokus terhadap swasembada dalam hal ketahanan pangan.
"Harapan kami pada pemerintah agar lebih fokus ke swasembada pangan, kuncinya ya petani harus sejahtera dan hasil panennya sesuai dengan harapan para petani," ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya swasembada pangan, khususnya swasembada gula di dalam negeri tentunya akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani.
"Tentunya ini juga agar petani tetap semangat menanam dan tidak mengalihkan lahan tebunya untuk komoditas lain," pungkasnya. (jum).
