JATIMPOS.CO/BANYUWANGI – Tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI mengapresiasi sejumlah langkah penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Banyuwangi dinilai telah sesuai dengan harapan pemerintah pusat sehingga layak dijadikan contoh bagi daerah lain.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinator Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Suparjo, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Banyuwangi.
Brigjen Suparjo bersama tim Kemenko Polhukam RI berkunjung ke Banyuwangi untuk melihat sejauh mana implementasi Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di daerah ini.
“Saya senang semuanya sudah dilakukan dengan baik, bahkan malah sebelum ada Inpres No 6 Tahun 2020. Upayanya apa sudah jelas sekali. Ada banyak hal positif yang sesuai keinginan presiden,” kata Brigjen Suparjo saat bertemu Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, di kantor pemkab, Rabu (14/10/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Suparjo bersama tim mendapatkan pemaparan secara gamblang dari Sekda Mujiono terkait langkah-langkah penanganan dan pengendalian covid-19 di Banyuwangi.
“Sejak awal pandemi, kami langsung membuat aturan sambil terus simulasi, karena ini adalah hal baru yang kita hadapi. Kami membuat timeline dengan tiga tahapan penanganan, yakni emergency, recovery, hingga penerapan new normal,” kata Mujiono.
Tahapan emergency, kata Mujiono, dilakukan dengan penutupan lokasi pariwisata dan sektor pendukungnya, sejak awal merebaknya Pandemi Covid 19 di daerah. Sedangkan fase pemulihan diisi dengan edukasi dan sosialisasi tentang “kebiasaan anyar” yang berlaku di masa “new normal” kepada masyarakat termasuk stakeholder pariwisata daerah.
Saat ini, Banyuwangi tengah memasuki fase new normal dimana semua kegiatan sosial perekonomian kembali berjalan, namun dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “SOP protokol kesehatan di sejumlah sektor kami buat, mulai pariwisata hingga kegiatan sosial kemasyarakatan seperti hajatan. Kami pun melakukan sertifikasi kepada hotel, warung dan restoran, hingga pelaku wisata untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan bagi pengunjung,” kata Mujiono.
Banyuwangi juga sangat serius dalam melakukan pendataan bansos. Untuk validasi data penerima bansos, Banyuwangi mengintegrasikannya dengan program Smart Kampung. “Semua data penerima bantuan dari pemerintah pusat hingga daerah, telah di-input ke dalam sistem smart kampung. Semuanya direkam by name by address by NIK sehingga kemungkinan terjadi penerima ganda sangat kecil,” kata Mujiono.
“Untuk menjamin transparansi, data penerima bansos kami umumkan di tempat-tempat publik. Kami juga membuka pelaporan bansos online bagi yang belum tercover bansos,” imbuhnya.
Mujiono menambahkan, sebagai daerah yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada 9 Desember mendatang, Banyuwangi bersama kepolisian, TNI, dan Bawaslu, telah menyusun SOP protokol kesehatan untuk pilkada. Salah satunya, tentang pemberian ijin kampanye.
“Selain itu, untuk pendisiplinan protokol kesehatan terhadap warga, pemkab bersama stakeholder terkait juga menggelar operasi yustisi secara masif sejak September lalu,” terang Mujiono.
Mendengar hal itu, Brigjen Suparjo pun mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Banyuwangi tersebut. Pihaknya pun menilai apa yang telah dilakukan Banyuwangi, layak dijadikan contoh bagi daerah lain.
“Ini bisa jadi masukan kalau kami berkunjung ke daerah lain. Kalau ada acara webinar membahas masalah covid, ini bisa jadi bahan pengambilan kebijakan oleh presiden,” imbuhnya.
Brigjen Suparjo dan tim berada di Banyuwangi selama tiga hari, Selasa-Kamis (13-15/10). Mereka dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah lokasi, diantaranya Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, Lanal Banyuwangi, hingga PT. Lundin Industry yang merupakan perusahaan produsen alutsista yang berpusat di Banyuwangi. (rzl)
