JATIMPOS.CO//JAKARTA- M. Mas'ud Said, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur, mengusulkan kepada PB NU untuk memperkuat ajaran Ahlulsunnah di ranah publik termasuk di wilayah lembaga kenegaraan dan pemerintahan pusat maupun daerah termasuk di instansi instansi strategis lainnya.
Hal ini disampaikannya dalam forum rapat Komisi Program Kerja Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama di Jakarta yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Sabtu, 25 September 2021 dan diikuti oleh Pengurus Besar, Pengurus Wilayah NU, pimpinan Banom dan lembaga underbow NU serta alim ulama dan cendikiawan kampus termasuk Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.
Tokoh yang juga telah menyumbangkan pemikiran Peta Jalan NU Menuju Abad Kedua itu lantas mengingatkan agar proliferasi atau pengembangan ideologi yang dianggap sebagai salah satu penangkal radikelisme dan pemahaman Islam yang lebih damai dan sejuk itu ditopang dengan kodifikasi ajaran melalui penulisan buku Aswaja yang dapat dipelajati di kalangan umum dan sebagai bahan pendidikan keagamaan di masyarakat umum.
"Jadi pada saat NU sudah memasuki abad kedua usianya, Aswaja yang mengajarkan Islam Wasathiyah dan akhlak keberagamaan yang pas dalam konteks bernegara dan berpemerintahan sudah harus bisa menjadi bagian kurikulum pendidikan kenegaraan dan keagamaan dengan memodernisasi lembaga lembaga pendidikannya", katanya, dalam forum yang juga dihadiri beberapa peserta dari Sulawesi Selatan, Kaltara dan pengurus Wilayah luar Jawa.
M. Mas'ud Said, cendikiawan profesional yang hadir sebagai Dewan Pakar PP ISNU ini juga menekankan pentingnya aplikasi mindset atau cara berfikir Aswaja dan akhlak atau cara bertindak Aswaja bagi pengurus dan dan aktifis NU di jajaran publikzl pemerintahan, warga NU di kalangan bisnis - korporasi, kader NU di jajaran pimpinan perdagangan dan industri serta cendikiawan di kampus kampus harus berperilaku sesuai dengan kaidah sebagaimana diajarkan ulama.
"Kedepan PB NU bersama ulama dan cendikiawannya seharusnya bisa memimpin dan menguasai mainstream ideologi kenegaraan dan cara keberagamaan yang wasthiyah, membawa keramahan hubungan antar pemeluk agama yg kuat di kancah internasional, terutama pada saat dunia sudah hampir kehilangan keadilan karena ideologi hubungan antar negaranya dan corak keagamaannya cenderung menimbulkan peperangan antar pemeluk agama", pungkasnya.
Munas Alim Ulama dan Kombes berlangsung dua hari di Jakarta berlangsung khidmad, diikuti seluruh komponen strategis PBNU, jakaran pimpinan Syuriah, Ketua PB NU dan pimoinan Banom dan Lembaga NU yang memutuskan rekomendasi penting untuk perjalanan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini 5 tajun ke depan yang juga mempersiapkan Muktamarnya yang ke 34 pada bulan Desember 2021 dengan beberapa syarat protokol kesehatan yang ketat dan kerjasama Satgas Covid 19 Pusat dan Daerah. (*)
