JATIMPOS.CO//SIDOARJO- Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) se-Indonesia, di gelar di Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah 198 peserta dari berbagai instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia ikut dalam Rakor selama tiga hari tersebut. Para pejabat pemerintah tersebut melaksanakan Rakor mulai tanggal 13-15 November 2019 di Hotel Swiss Belinn Airport Juanda Sidoarjo, Rabu malam (13/11/2019).
Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum membuka acara tersebut. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI Sugeng Haryono ikut hadir juga dalam Rakor di Sidoarjo tersebut.
Saiful Ilah mengatakan, bahwa SOP memegang peranan penting dalam usaha mewujudkan tata laksana yang baik di instansi pemerintah daerah. Perangkat daerah memerlukan SOP untuk menggambarkan prosedur kerja yang benar. Dengan begitu kinerja perangkat daerah akan lebih optimal.
"Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan Rakor Pengembangan SOP Kemendagri ini," terangnya.
Lebih jauh Saiful menuturkan, bahwa di era reformasi birokrasi saat ini, SOP yang tidak berjalan efektif dan efisien harus dilakukan evaluasi.
Selain itu, pengembangan SOP penting dilakukan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
"Perkembangan SOP di Kabupaten Sidoarjo pada era digital ini juga telah banyak mengalami perubahan," kata Bupati 2 periode ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kabiro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri RI Sugeng Haryono menyampaikan, sejak perkenalan pertama kali dengan orang nomer satu di Sidoarjo tersebut, saat saya ditugaskan mengikuti Urban and Regional Development atau pameran pelayanan publik di California Amerika.
Namun, bukan perkenalan dirinya dengan bupati Sidoarjo yang menjadi topik ceritanya. Namun hasil keikutsertaannya bersama Pemkab Sidoarjo dalam ajang itulah yang ingin diceritakan. Dirinya melihat apa yang dipaparkan dan dipamerkan pada ajang tersebut sudah dipratekkan di Kabupaten Sidoarjo.
"Reformasi birokrasi pelayanan publik ternyata sudah dipratekkan di Kabupaten Sidoarjo ini," tuturnya.
Oleh karenanya, bukan tanpa alasan Rakor Pengembangan SOP kali ini diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo. Peserta Rakor akan diajak melihat langsung praktek pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
Pihaknya melihat Kabupaten Sidoarjo tidak hanya meraih zona integritas. Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani/WBBM telah berhasil diraih. Padahal lembaganya terus berusaha menuju kesana.
"Kami sedang berusaha kesana, Sidoarjo sudah mendahului, kami punya dua zona intergritas, dari situ kami bisa menjadi WBBM," ucap Sugeng.
Menurutnya, reformasi birokrasi menjadi dasar dalam Rakor kali ini. Salah satu aspek perubahan birokrasi adalah ketata laksanaan dan kelembagaan. SOP akan dikaji bersama dalam forum kali ini. Namun juga akan ditunjang dengan melihat prakteknya langsung.
"Lebih bagus lagi kita tidak sekedar teori saja, namun lebih bagus lagi kalau kita melihat prakteknya langsung. Dan tempat praktek yang terbaik saya pikir salah satunya adalah Sidoarjo," pungkasnya. (zal)
