JATIMPOS.CO/BONDOWOSO - Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin menandatangani MoU atau nota kesepahaman pengembangan daerah wisata dengan Perum Perhutani Bondowoso di peringgitan Pendopo Bupati Bondowoso, Kamis (12/82021).
Dalam MoU tersebut, Ada enam titik yang dikerjasamakan sebagai kawasan pariwisata. Diantaranya di kawasan wisata gunung Kecamatan Ijen.
Dalam sambutannya, Bupati Salwa mengucapkan terimakasih kepada perum Perhutani Bondowoso yang telah berkenan melakukan kerjasama guna mengembangkan potensi wisata.
" kerjasama ini sebagai langkah memacu kepariwisataan guna memberdayakan dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam, serta mempercepat pembangunan wisata," katanya.
Dirinya menyatakan bahwa pengembangan kepariwisataan di Bondowoso tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak melainkan diperlukan kerjasama dengan pihak lain.
" Saya berharap MoU ini lekas ditindaklanjuti secara teknis oleh Dinas Pariwisata. Sebab, kita ingin ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata minimal setelah pandemi Covid-19 berakhir," ungkapnya.
Sementara menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Mulyadi, menyebutkan, dalam mengelola wisata pihaknya memerlukan payung hukum sehingga perlu dilakukan MoU antara Pemerintah Bondowoso dengan Perhutani.
" Hampir 100 persen wisata kita ada di lahan perhutani. Maka regulasi ini kita lakukan dulu supaya dalam pembangunannya nanti bisa maksimal," terangya.
Kendati demikian, Mulyadi belum memberikan keterangan banyak tentang proyeksi pengembangan objek wisata di lokasi yang dikerjasamakan.
" Detailnya secara teknis akan kami sampaikan lebih lanjut," ujarnya
Ditempat yang sama Adm Perhutani KPH Bondowoso, Andi Adrian Hidayat mengaku siap mendukung pembangunan pariwisata di kota tape. Bahkan Perhutani KPH Bondowoso punya misi untuk mengembangkan pariwisata.
" Ini adalah kesepahaman bersama karena yang akan dikelola kawasan perhutanan. Karena pariwasata sekitar 70 persen ada di kawasan hutan. Kami akan support itu," terangnya.
Dengan MoU tersebut, lanjut Andi, tidak ada lagi yang tidak terkoordinasi di lapangan.
" Kalau terkoordinasi, maka masyarakat dengan lembaganya akan membangun Geopark yang benar," pungkasnya. (Eko).
