JATIMPOS.CO//SURABAYA – Pemerintah mempercepat penyelesaian Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 2 di Jalan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada awal Agustus 2026, pemerintah pusat turun langsung memastikan kesiapan fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, hingga mekanisme penerimaan siswa benar-benar sesuai dengan sasaran program.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, melakukan inspeksi lapangan pada Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pemantauan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil satu dan dua.
Di hadapan sejumlah pejabat dan petugas di lokasi, Qodari mengaku terkesan dengan perubahan kawasan yang sebelumnya berupa lahan kosong. Menurutnya, pembangunan kawasan pendidikan seluas 6,6 hektare itu menunjukkan percepatan pembangunan yang signifikan.
"Dari sawah, sekarang punya gedung yang begini bagus dan megah. Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan terharu jika melihat langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat ini," ujar Qodari.
Hasil peninjauan menunjukkan kompleks pendidikan tersebut tidak hanya dilengkapi ruang belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga asrama siswa dan guru, lapangan olahraga, masjid, ruang serbaguna, kantin, dapur umum, hingga guest house. Sementara itu, sejumlah peralatan laboratorium masih dalam proses pendataan ulang sebelum dioperasikan.
Qodari menegaskan, keberadaan Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan gedung baru, melainkan instrumen untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih merata.
"Mudah-mudahan tempat ini menjadi pintu dan jalan bagi perubahan nasib anak-anak kita yang kurang beruntung serta keluarga mereka. Ini adalah momentum untuk menyaksikan bagaimana program Presiden Prabowo diimplementasikan dan menjadi nyata dari sebuah ide," katanya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, memastikan seluruh tahapan operasional telah disusun. Sebanyak 270 siswa baru dari jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai 30 Juli 2026.
"Siswa baru yang masuk ada 270 anak untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tanggal 30 mereka mulai masuk untuk administrasi, lalu tanggal 31 mulai menginap dan menjalani tes kesehatan khusus siswa SMA. Selanjutnya, tanggal 1 Agustus disusul tes kesehatan untuk jenjang SD dan SMP," jelas Antiek.
Pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan wajib sebelum siswa mengikuti proses pembelajaran. Pemerintah juga akan memindahkan sekitar 100 siswa rintisan yang sebelumnya belajar di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ke kompleks baru tersebut secara bertahap.
"Jadi total ada 270 siswa baru dan 100 siswa dari sekolah rintisan," ungkapnya.
Dalam masa transisi, siswa diminta membawa pakaian secukupnya serta seragam lama apabila seragam baru dari Sekolah Rakyat belum diterima. Sementara itu, proses seleksi peserta didik dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping kecamatan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan seluruh penerima benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria.
Mekanisme tersebut menjadi salah satu titik krusial yang terus diawasi pemerintah agar program tidak melenceng dari tujuan awalnya, yakni memberikan kesempatan pendidikan berkualitas kepada anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses.
"Kami tentunya sangat mendukung dan berharap Sekolah Rakyat ini dapat mengurangi anak putus sekolah dan membantu mengangkat masa depan anak-anak Surabaya dari keluarga tidak mampu," pungkas Antiek. (fred)
