JATIMPOS.CO//SAMPANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sampang pada Rabu (02/10/2024). Aksi tersebut menyerukan pentingnya netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024, yang menurut mereka harus dijaga tanpa kompromi.
Aksi ini dipicu oleh dugaan adanya intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian di Sampang, yang diduga berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024-2029.
Menurut Koordinator Lapangan Aksi, M. Alfarizi, aksi ini digelar sebagai respons atas isu dan gunjingan publik terkait dugaan video yang menunjukkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada. Isu tersebut menimbulkan keraguan publik mengenai netralitas Polres Sampang dalam Pilkada mendatang.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya soal isu dan gunjingan publik, tapi soal penghancuran demokrasi. Polri wajib netral dan tidak boleh bermain di ranah politik,” tegas Alfarizi dalam orasinya.
Selain itu, Alfarizi juga mengungkapkan bahwa demonstrasi tersebut dipicu oleh pemanggilan beberapa kepala desa dan mantan kepala desa oleh Polres Sampang tanpa alasan yang jelas menjelang Pilkada.
Ia menduga pemanggilan tersebut merupakan upaya intimidasi terhadap mantan kepala desa yang dianggap tidak mendukung kandidat tertentu.
“Kami mencium adanya manipulasi politik di balik pemanggilan ini. Kami menduga kuat ini adalah taktik licik untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis oknum Polri. Polri harus netral, bukan alat politik,” tambahnya.
Koalisi Mahasiswa Madura tidak hanya menuntut netralitas Polri, mereka juga mendesak agar semua proses hukum terhadap mantan kepala desa di Sampang, jika ada, ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut Alfarizi, pemanggilan dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah situasi politik yang memanas hanya akan menciptakan suasana Pilkada yang tidak kondusif.
Kabupaten Sampang diketahui sebagai barometer politik di Jawa Timur dan nasional, di mana sering terjadi konflik politik yang berujung pada kekerasan dan kriminalisasi saat Pilkada, seperti kejadian pembakaran kantor Polsek dan DPRD Sampang pada Pilkada sebelumnya.
Meskipun aksi berlangsung damai, para pendemo tidak berhasil bertemu dengan Kapolres Sampang, AKBP Hendro Sukmono.(Dir)
