JATIMPOS.CO//SURABAYA – Di sudut kampung kawasan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, sisa sayuran, buah-buahan, dan daun kering tak lagi sekadar berakhir sebagai sampah. Sebagian dikumpulkan untuk diolah, sementara lahan yang dahulu digunakan untuk menjemur pakaian kini menghijau oleh aneka tanaman pangan.
Di tempat itu, cabai, tomat, terong, kemangi, pegagan, hingga melon tumbuh di tengah keterbatasan ruang perkotaan. Tidak jauh dari kebun, ayam Elba mulai menghasilkan telur setelah dipelihara sekitar satu setengah bulan. Produksinya mencapai sekitar 20 butir, menjadi penyemangat bagi warga yang merintis ketahanan pangan secara bersama-sama.
Perubahan tersebut tidak terjadi dalam semalam. Ada tenaga, waktu, dan kesediaan warga untuk saling membantu di baliknya. Lebih dari sekadar memperindah lingkungan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan, mengurangi sampah, dan memperkuat kepedulian sosial.
Sebelum ditanami berbagai komoditas, lahan di RT 05 digunakan warga untuk menjemur pakaian. Ruang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Perlahan, warga mengubahnya menjadi kebun yang tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga berpotensi menyediakan bahan pangan.
Cabai, tomat, terong, dan kemangi menjadi beberapa tanaman yang dibudidayakan. Pegagan turut dikembangkan karena dapat diolah menjadi beragam makanan, mulai dari tumisan hingga keripik. Tanaman melon menambah variasi hasil kebun.
“Dulu tempat ini juga digunakan untuk menjemur pakaian. Kalau dilihat, rasanya kurang nyaman. Sekarang, perlahan-lahan menjadi hijau dan enak dipandang. Selain memperindah lingkungan, kami juga bisa menghasilkan sesuatu,” tutur Sri Sunarti Setianingsih, Ketua RT 05 RW 06 Dukuh Kupang.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak selalu membutuhkan lahan luas atau teknologi pertanian yang rumit. Di kawasan permukiman padat, ruang terbatas pun dapat dimanfaatkan sebagai langkah awal.
Namun, kebun produktif membutuhkan perawatan rutin dan keterlibatan warga. Tanaman harus dirawat, sementara hasil panen tidak selalu sesuai harapan. Karena itu, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hasil yang diperoleh, tetapi juga kemampuan warga menjaga kegiatan tetap berjalan.
Sri Sunarti menuturkan bahwa keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari capaian dalam perlombaan Kampung Pancasila. Baginya, keberlanjutan kegiatan jauh lebih penting daripada penghargaan. “Sejak awal kami merintis bagaimana bisa menjalankan ketahanan pangan ini. Adalah komitmen warga untuk tetap melanjutkan programnya meski kegiatan lomba selesai,” ujar dia kepada awak media, Minggu (18/10/2026).
Pernyataan itu mencerminkan tantangan yang dihadapi warga. Di tengah proses penilaian Kampung Pancasila di Surabaya, mereka berupaya memastikan kegiatan yang telah dimulai tidak berhenti ketika perlombaan usai.
Solusi Sisa Dapur
Upaya membangun ketahanan pangan berjalan beriringan dengan pengelolaan sampah organik. Sisa sayuran dan buah-buahan dari rumah tangga dikumpulkan untuk diolah menggunakan alat yang disebut Ecobin. Bahan organik tersebut dicampur dengan air dan diproses melalui tahapan pengolahan yang diterapkan warga. Sementara itu, daun-daun kering dimanfaatkan sebagai bahan kompos melalui sarana yang disebut Lasamur.
Pengumpulan bahan organik disertai pencatatan identitas penyumbang dan jumlah bahan yang diberikan. Administrasi sederhana tersebut membantu mendokumentasikan partisipasi warga sekaligus memudahkan pemantauan kegiatan.
Melalui praktik itu, sampah rumah tangga yang berpotensi menambah timbunan sampah diarahkan untuk dimanfaatkan kembali. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pemilahan yang benar, pengolahan yang konsisten, dan pemanfaatan hasil sesuai peruntukannya.
Pengelolaan sampah pada akhirnya bukan hanya persoalan menyediakan sarana, melainkan membangun kebiasaan baru. Warga perlu memahami bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan dimulai dari rumah dan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Semangat memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga diterapkan dalam pemeliharaan ayam Elba. Ayam tersebut berasal dari bantuan kelurahan, kemudian dikembangkan secara mandiri oleh warga.
Sisa makanan yang masih layak dimanfaatkan dikumpulkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pakan. Sejumlah warga juga menyumbangkan uang secara sukarela guna mendukung pembelian pakan.
“Alhamdulillah, warga punya inisiatif menyumbangkan sisa makanan. Ada juga yang memberikan uang seikhlasnya untuk membantu membeli pakan ayam,” jelas Sri Sunarti.
Setelah sekitar satu setengah bulan pemeliharaan, ayam mulai menghasilkan telur dengan jumlah produksi mencapai sekitar 20 butir.
Bagi warga, hasil tersebut menjadi bukti awal bahwa kerja bersama dapat memberikan manfaat nyata. Ada bantuan awal, sumbangan pakan, dan keterlibatan warga yang memungkinkan kegiatan terus berjalan.
Ketua RW 06 Dukuh Kupang, Iswianto, menilai pemeliharaan ayam menjadi salah satu program yang menunjukkan perkembangan setelah warga memperoleh edukasi dan pendampingan dari dinas terkait.
Meski demikian, keberlanjutan peternakan masih membutuhkan pengelolaan yang teratur. Ketersediaan pakan, kesehatan ternak, pencatatan produksi, serta pembagian tanggung jawab harus dijaga agar kegiatan tidak berhenti pada semangat awal.
Gotong Royong Jangkau Warga Rentan
Kegiatan Kampung Pancasila di RW 06 tidak hanya berfokus pada tanaman, peternakan, dan pengelolaan sampah. Warga juga mengembangkan kegiatan sosial untuk membantu tetangga yang membutuhkan.
Di RT 05, kegiatan tersebut dijalankan melalui arisan Dasawisma yang rutin berlangsung setiap Sabtu malam. Tiga kelompok Dasawisma terlibat dalam pengumpulan dana sukarela.
Besarnya sumbangan disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing warga. Setelah dana mencukupi, bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia, janda, dan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Penyaluran biasanya dilakukan setiap dua hingga tiga bulan, bergantung pada jumlah dana yang terkumpul.
Di sejumlah RT lain, dana sosial juga digunakan untuk membantu warga yang meninggal dunia atau sedang sakit. Bantuan pernah diberikan kepada anak yang putus sekolah agar tetap memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya.
Bagi Iswianto, solidaritas merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat. Lingkungan yang baik tidak cukup hanya memiliki fasilitas memadai, tetapi juga membutuhkan hubungan sosial yang kuat.
Kepedulian tumbuh ketika warga bersedia mengenal kondisi tetangganya, berbagi sesuai kemampuan, dan hadir saat orang lain menghadapi kesulitan. Dalam praktik sehari-hari, nilai gotong royong menjadi salah satu cara menerjemahkan Pancasila ke dalam tindakan nyata.
Lima RT Berbeda Tantangan
RW 06 Dukuh Kupang terdiri atas lima RT dengan karakter masyarakat yang beragam. Menurut Iswianto, RT 02 dan RT 05 termasuk lingkungan yang cukup aktif menjalankan kegiatan pemberdayaan. “Kalau di satu RT, pendekatannya mungkin lebih mudah. Namun, ketika harus mengedukasi lima RT sekaligus, tantangannya berbeda karena karakter masyarakatnya juga tidak sama,” kata Iswianto.
Pengurus RW terus mendorong pemilahan sampah, pengembangan tanaman pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah warga telah memilah sampah secara mandiri, sedangkan pengumpulan botol bekas di setiap gang menjadi salah satu praktik yang juga dikembangkan.
Tantangan lainnya adalah memperluas partisipasi generasi muda. Iswianto mendorong keterlibatan warga muda, termasuk mereka yang belum bekerja, melalui kegiatan kampung dan peluang pelatihan keterampilan dari Dinas Tenaga Kerja.
Keterlibatan generasi muda diperlukan agar program tidak hanya bergantung pada pengurus dan kader yang selama ini aktif. Mereka juga berpotensi membawa gagasan baru dalam pengelolaan lingkungan, dokumentasi, dan pengembangan usaha.
Di sisi lain, administrasi kegiatan perlu diperkuat. Program yang telah berjalan harus didukung pencatatan dan dokumentasi yang memadai agar pelaksanaannya dapat dipantau serta dievaluasi secara objektif.
RW 06 juga membentuk kelompok tani (poktan) untuk merencanakan pengembangan pertanian di lahan milik Pemerintah Kota Surabaya di Lapangan Kuning, sebelah selatan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Namun, pemanfaatan lahan tersebut masih menunggu tindak lanjut proposal yang diajukan. Pengurus berharap lahan itu dapat memperluas kegiatan pertanian warga. Dalam rencana pengembangan kelompok tani bersama wilayah lain, setiap RW direncanakan mengirimkan tiga orang untuk terlibat dalam pengelolaan. Koordinasi lanjutan akan membahas kebutuhan pengelolaan lahan dan kemungkinan dukungan pendanaan pada 2027.
Foto: Ketua Pansus Raperda Pengembangan Kampung Pancasila DPRD Surabaya, Azhar Kahfi. (fred / jatimpos.co)
Regulasi Kampung Pancasila
Perjalanan RW 06 berlangsung di tengah pelaksanaan lomba Kampung Pancasila di Surabaya. Dari sekitar 1.360 RW yang mengikuti proses tersebut, sebanyak 500 RW berhasil tersaring. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, mensyaratkan penetapan menuju tahapan berikutnya dilakukan melalui verifikasi lapangan tahap kedua. Proses ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data yang diunggah melalui aplikasi Sayang Warga dan kondisi nyata di lokasi.
Dalam konteks Kampung Pancasila, gotong royong warga memilah sampah organik dan anorganik, menghidupkan bank sampah, memanfaatkan komposter, serta mengurangi penggunaan barang sekali pakai, sesungguhnya mereka sedang membangun budaya tanggung jawab bersama.
Perubahan kecil dari rumah tangga memiliki dampak yang lebih luas. Sampah yang sudah dipilah dan dikurangi dari rumah warga berpotensi mengurangi beban pengangkutan baik di TPS maupun TPA.
DLH menggencarkan edukasi pengelolaan sampah berbasis dari sumbernya. Pemanfaatan fasilitas Tempat Pembuangan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang dilengkapi proses pemilahan terpadu harus terus diperkuat agar warga tidak hanya menyerahkan persoalan sampah kepada petugas. Keberhasilan edukasi tersebut dapat berdampak pada efisiensi kebutuhan anggaran pengelolaan sampah.
Mantan Kabag Humas Pemkot Kota Surabaya ini memastikan anggaran untuk pengadaan sampah pada tahun depan mengalami penurunan sekitar Rp.173 miliar dibanding tahun sebelumnya. ”Di 2027 sudah tidak ada penganggaran untuk pengadaan, jadi lebih difokuskan kepada operasional pengelolaan sampah,” kata Fikser di sela rapat hearing bersama Komisi C DPRD Surabaya, Kamis (29/10/2026).
Menurut keterangan Kasatgas Kampung Pancasila Irvan Widiyanto, Lomba Kampung Pancasila berlangsung mulai September hingga Desember 2026. Meliputi sosialisasi dan technical meeting, peluncuran, pendaftaran online, seleksi administrasi, hingga verifikasi lapangan.
Lebih rinci, Irvan memaparkan bahwa seleksi administrasi salah satunya mengacu pada data dalam aplikasi. Para Ketua RT dan Ketua RW diminta melakukan self assessment setiap bulan melalui aplikasi tersebut. Hasil self assessment menghasilkan scoring yang menjadi salah satu dasar penilaian.
Lomba Kampung Pancasila memiliki empat pilar penilaian, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya. Keempat pilar tersebut diharapkan tidak hanya menjadi indikator dalam kompetisi, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan masyarakat di setiap kampung.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Kampung Pancasila menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. "Di setiap balai RW ada berbagai kegiatan. Ada yang mengembangkan usaha, sehingga UMKM masyarakat ikut bergerak. Saya bangga karena aktivitas pemudanya menjadi bagian dari upaya menghidupkan Kampung Pancasila melalui kebersamaan, kerukunan, dan kepedulian sosial," ujarnya seusai upacara peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Mendukung program pro rakyat ini, Pemkot Surabaya akhirnya menempatkan Perangkat Daerah (PD) sebagai pengampu kampung yang didampingi. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran, tetapi juga harus hadir serta memberikan contoh kepada masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai lomba tersebut dapat menjadi sarana mengevaluasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerukunan antarumat beragama dan gotong royong.
“Melalui lomba ini, kalau ingin melihat bagaimana kerukunan antar umat beragama di setiap RW, sesuai dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga ingin melihat bagaimana nilai-nilai gotong royong dan sila-sila Pancasila lainnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Toni (panggilan akrab Arif Fathoni), Senin (19/10/2026).
Ia berharap program tersebut berjalan berkelanjutan. DPRD Surabaya juga tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kampung Pancasila yang masih memerlukan sinkronisasi dan masukan berbagai pihak.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Raperda Pengembangan Kampung Pancasila DPRD Surabaya, Azhar Kahfi mengingatkan agar lomba tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan tindak lanjut berupa pendampingan, fasilitas, dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap kampung.
Menurut Kahfi, implementasi lomba Kampung Pancasila dapat menjadi sarana untuk memetakan keunggulan dan kebutuhan kampung di Surabaya. Namun, hasil kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti melalui program pembinaan yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program ini jangan hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Kemampuan setiap kampung berbeda-beda, sehingga perlu ada pendampingan dan dukungan fasilitas dari pemerintah,” ujar Kahfi,
Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu menjelaskan, pengembangan Kampung Pancasila perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), generasi muda, hingga tokoh masyarakat. Peran warga tersebut perlu diperkuat melalui intervensi pemerintah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kampung.
Ia mencontohkan, kampung yang berfokus pada ketahanan pangan dapat memperoleh bantuan bibit dan sarana pendukung. Sementara kampung yang mengembangkan program lingkungan membutuhkan fasilitas pemilahan sampah hingga komposter. Adapun untuk meningkatkan keamanan, pemerintah dapat mendukung penyediaan CCTV dan pos keamanan lingkungan.
Kahfi menilai, hasil lomba yang melibatkan ribuan RW di Surabaya seharusnya menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan program lanjutan. Kampung yang telah memiliki keunggulan perlu didorong untuk mengembangkannya, sedangkan kampung yang masih memiliki kekurangan harus mendapatkan pembinaan dan bantuan yang sesuai.
“Harus ada ukuran yang jelas. Apa kelebihan kampungnya, apa kekurangannya, dan bagaimana pemerintah membantu mengembangkan potensi tersebut. Jadi bukan hanya pendampingan, tetapi juga dukungan fasilitas, pengawasan, dan penganggaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan dukungan anggaran dengan kebutuhan pengembangan Kampung Pancasila, termasuk melalui program pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan begitu, penghargaan dalam lomba tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi menjadi titik awal pembinaan jangka panjang.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, DPRD Surabaya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Kampung Pancasila. Rancangan ini merupakan pengembangan dari gagasan awal Raperda Pengembangan Kampung Cerdas yang kemudian diarahkan untuk mendukung program Kampung Pancasila.
Kahfi berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian mengenai arah pengembangan, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Aturan itu juga diharapkan memperjelas bentuk dukungan Pemkot Surabaya, termasuk dalam aspek penganggaran.
Terkait proses legislasi, ia menyebut naskah akademik dari pihak eksekutif telah disampaikan dan selanjutnya akan dikaji untuk menilai substansi, mengatur definisi, tujuan, bentuk kegiatan, mekanisme pengawasan, hak dan kewajiban, serta dukungan anggaran bagi pengembangan kampung. Prosesnya masih menunggu pembahasan dan sinkronisasi bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya.
Jika dapat dirumuskan dengan baik, regulasi tersebut berpotensi memperjelas tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sekaligus memberi arah bagi keberlanjutan program. Namun, keberadaan peraturan saja tidak otomatis menjamin keberhasilan. Pelaksanaan, pengawasan, ketersediaan sumber daya, dan evaluasi tetap menentukan apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Merawat Harapan
Di Dukuh Kupang, keberlanjutan Kampung Pancasila diuji melalui pekerjaan sehari-hari. Tanaman harus terus dirawat, sampah organik perlu diolah, ayam membutuhkan pakan, dan kegiatan sosial harus dijaga agar tetap menjangkau warga yang membutuhkan.
Ada pula pekerjaan yang belum selesai, mulai dari memperluas keterlibatan generasi muda hingga menunggu kepastian pemanfaatan lahan pertanian. Dukungan pemerintah dan tata kelola yang lebih baik diperlukan agar inisiatif warga dapat berkembang tanpa terbebani keterbatasan sumber daya.
Kebun kecil menunjukkan bahwa ruang terbatas dapat dimanfaatkan secara produktif. Sisa dapur membuka peluang mengurangi sampah. Di sisi lain, dana sosial memperlihatkan bahwa pembangunan lingkungan juga berarti memastikan warga yang sedang kesulitan tidak berjalan sendirian.
Sebab, kampung yang tangguh bukan hanya kampung yang berhasil melewati seleksi. Ia adalah kampung yang tetap menjaga kebersihan tanpa penilaian, merawat tanaman tanpa sorotan, dan membantu tetangga tanpa menunggu penghargaan.
Di RW 06 Dukuh Kupang, harapan itu terus dirawat melalui langkah-langkah sederhana. Dari sisa sayuran hingga telur ayam, dari kebun kecil hingga bantuan sosial, warga berusaha membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar nilai yang diucapkan, melainkan semangat yang tumbuh melalui kepedulian dan kerja bersama. (fred)
