JATIMPOS.CO/SUMENEP - Puluhan mahasiswa asal kepulauan menggelar demontrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menuntut listrik di kepulauan Kangean segera dialiri.
Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Kangean (FORMAKA) ini membawa sejumlah tuntutan pada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Diantaranya, pengaliran listrik secara merata guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta opsi KWH yang proporsional.
Korlap Aksi, Ahmad Ferliansyah Prayitno mengatakan bahwa persoalan kelistrikan di wilayahnya sejak lama tak pernah mendapat perhatian pemerintah. Sebab beberapa desa masih belum tersentuh listrik pemerintah.
"Untuk kesekian kalinya kami mendatangi sekaligus menagih upaya pemerintah soal listrik di kepuluan Kangean. Disana beberapa desa masih belum ada listrik," katanya.
Ia mengatakan, beberapa sarana seperti tiang listrik di beberapa titik terlihat ada, namun tiang yang dimaksud sampai saat ini belum terpasang. Menurutnya pemerintah harus lebih andil supaya masyarakat di kepulauan Kangean tak selalu berharap. "Persolan ini sudah menahun tak kunjung ditangani," imbuhnya.
Selain itu, Lian (sapaan akrab) menuturkan saat ini pihak PLN di wilayahnya mewajibkan masyarakat untuk berlangganan listrik berkapasitas 1.300 KWH. Dia menilai pihak PLN dalam menentukan LWH pada masyarakat dirasa kurang adil. Sebab jika semua diwajibkan berlangganan 1.300 KWH otomatis masyarakat akan terbebani.
"Saya pikir PLN dalam hal ini tidak adil. Karena kalau semua masyarakat dibebani dengan 1.300 KWH lantas bagaimana dengan masyarakat kurang mampu atau miskin," tanyanya.
Lebih lanjut, Lian menyebutkan di tengah distribusi KWH pada masyarakat, ada oknum tertentu yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan. Diduga oknum tersebut sengaja mematok harga KWH diatas harga normal. Diketahui harga pemasangan 1.300 KWH biasanya Rp 3.600.000.
"Kami punya bukti kalau ada oknum yang sengaja melakukan pungli dengan mematok harga 4-6 juta bagi masyarakat yang memasang 1.300 KWH. Kami harap Bupati bisa intervensi soal ini," tegasnya.
Sayangnya, massa aksi kecewa karena Bupati Sumenep tidak menemui mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Bupati Sumenep sedang diluar kota karena tugas kedinasan.
Sementara itu, pihak PLN yang ikut menemui massa aksi enggan memberikan komentar pada awak media terkait persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa. (dam)
