JATIMPOS.CO/KABUPATEN MOJOKERTO - Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Mojokerto launching Centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Kegiatan yang turut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan tersebut, dilaksanakan di Aston Mojokerto Hotel & Conference Center, Jl. Totok Kerot Desa Kenanten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Selasa (13/12/2022) malam.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at dalam sambutannya menyampaikan, Bawaslu dalam mengawal pemilu 5 tahunan dihadapkan persoalan – persoalan klasik, diantaranya praktik money politik, mahar politik, netralitas ASN, politisasi birokrasi, masa kampanye singkat 75 hari, dan fenomena kampanye hitam (isu sara, ujaran kebencian).
Selain itu, longgarnya penggunaan literasi medsos merupakan fenomena yang berpotensi menciderai pemilu. Belum lagi hambatan bersifat normatif juga dihadapi Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi lima tahunan, seperti undang-undang pemilu dan undang-undang Pilkada masih banyak membuka ruang tafsir dan bersifat ambigu, termasuk dalam penegakan tindak pidana Pemilu melalui sentral tertentu.
“Berbagai tantangan yang akan dihadapi dan dalam mengawal pesta demokrasi ini harus diantisipasi sedini mungkin dengan menetapkan arah kebijakan dan strategi pengawasan Pemilu yang efektif, tidak hanya dalam dimensi pencegahan tetapi juga dalam konteks penindakan sebagai bisnis proses yang harus dilakukan dalam merawat, menjaga keadilan pemilu,” ucapnya.
Masih kata Aris, Pemilu tahun 2017 hingga tahun 2020, sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto telah hadir dalam mengarungi perhelatan pemilihan Gubernur Jawa Timur, Pemilu 2019 hingga yang terakhir pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto.
”Sejauh ini kami mampu membangun sinergi dalam upaya melakukan penanganan tindak pidana pemilu, semoga kedepan sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto bisa mengulangi apa yang ditorehkan sebelumnya,” ungkap Ketua Bawaslu Aris Fahrudin Asy’at, sambil mengutip prinsip pesantren tetap memegang tradisi lama yang dianggap positif dan mengimbangi hal - hal baru yang dianggap positif.
Diakhir sambutan, Aris mengucapkan terima kasihnya pada kepolisian Mojokerto, kejaksaan negeri yang telah bersedia berbagi tugas dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk menjamin tegaknya keadilan Pemilu juga terima kasih pada wartawan yang merupakan pilar demokrasi.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Silistyo mengatakan, sesuai Nomor 7 tahun 2017 memang keadilan Pemilu itu menjadi persoalan kita bersama, tadi sudah disampaikan banyak hal mulai netralitas ASN, politisasi birokrasi.
“Netralitas ASN, politisasi birokrasi menjadi perhatian khusus dan itu kalau menurut saya bukan kesalahan ASN sebenarnya, konstruksi undang-undang kita ya memang belum ada perubahan karena pejabat pembinaan ASN sampai hari ini itu adalah kepala daerah yang merupakan jabatan politis, “ katanya.
Sementara itu, Iptu Selimat Kanit Pidum Polres Mojokerto mewakili Kapolres Mojokerto, menyampaikan Pemilu 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Presiden, KPU juga telah menetapkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dimana saat ini sudah berlangsung tahapan demi tahapan dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
Sukses Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab bersama, tidak saja para calon anggota legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh kepada ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu harus menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan.
”Peran dari TNI dan Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu tetapi mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu, serta mewujudkan sinergitas TNI dan Polri agar tidak terjadi permasalahan di kalangan masyarakat,“ ucapnya.
Ditempat yang sama Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, SH., MH, menyampaikan Launching Centra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mojokerto pada hakikatnya menegaskan jika ada pelanggaran Pemilu kita telah siap bersinergi untuk mengantisipasi ancaman gangguan hambatan dan tantangan serta untuk menindaklanjuti dengan proses hukum apabila ditemukan perlawanan dan terjadi tindak pidana.
Pada tahun 2023 sudah memasuki tahun politik dan pada tahun 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi terbesar, dengan adanya pemilihan umum dan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. ”Saya berharap pelaksanaan Pemilu maupun pilkada di Mojokerto tidak terjadi kecurangan sehingga tetap dalam keadaan yang kondusif, kamtibmas tetap terpelihara,“ ujarnya. (din)
