JATIMPOS.CO//MOJOKERTO - Dalam rangka meningkatkan sinergi dengan media cetak, elektronik, dan online di Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengadakan acara Media Gathering dengan tema "Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024".
Acara yang berlangsung di Warung Surodinawan, Kota Mojokerto pada Jumat (23/8/2024) sore ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, beserta seluruh komisioner KPU, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugraha Budi Sulistya, serta Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mojokerto, Lilik Dwi Prasetyo.
Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Afnan Hidayat, menyampaikan bahwa media gathering ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi terkait tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati kepada media dan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa tahapan pendaftaran Pilkada 2024 akan dimulai pada 24 hingga 26 Agustus dengan pengumuman resmi, dan pendaftaran akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Semua proses ini akan mengikuti pedoman yang diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2024.
"Media memiliki peran yang sangat vital dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah. Kami berharap media dapat membantu menyampaikan informasi tahapan pendaftaran kepada masyarakat," kata Afnan.
Afnan juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas dalam proses seleksi kesehatan bagi calon bupati dan wakil bupati. KPU telah meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk memilih rumah sakit yang akan digunakan. Akhirnya, RS dr. Soetomo Surabaya dipilih sebagai tempat pemeriksaan kesehatan bagi semua calon.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi antara media dan komisioner KPU untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat atau isu negatif yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Kerawanan utama di Kabupaten Mojokerto biasanya terjadi pada saat pendaftaran. Oleh karena itu, kami meminta media untuk selalu berkomunikasi dengan kami," tegas Afnan.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugraha Budi Sulistya, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung KPU dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama dalam hal distribusi logistik agar tidak mengalami keterlambatan.
Nugraha menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan camat-camat di Kabupaten Mojokerto untuk menyediakan tempat penyimpanan logistik di tingkat PPK dengan pengamanan yang ketat sesuai SOP.
"Kami telah menyusun skenario pengamanan gudang logistik di PPK untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan. Pengamanan ini melibatkan Forkopimca setempat, yaitu Danramil, Kapolsek, dan Camat, dengan sistem kunci ganda yang akan dicatat dalam berita acara," jelas Nugraha.
Dalam konteks pemilukada 2024, Nugraha juga menegaskan bahwa Pemda telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berharap partisipasi politik masyarakat meningkat. Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan mencegah penyebaran ujaran kebencian dan berita hoaks.
Pada kesempatan yang sama, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Lilik Eka Prasetya, menekankan pentingnya menjaga kedamaian dalam pemilukada dan menghormati hasil pemungutan suara pada 27 November 2024.
Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan telah menerima arahan dari Jamintel Kejagung RI untuk menunda proses penegakan hukum terhadap calon yang sudah ditetapkan hingga proses pilkada selesai.
“Kami tidak boleh memproses laporan pidana terkait salah satu calon kontestan hingga pemilukada selesai. Selain itu, Kejaksaan juga akan membuka Posko Pemilu yang akan memberikan dukungan hukum dan menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran di pemilukada,” tutup Lilik.(din)
