JATIMPOS.CO/TUBAN – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono mengungkapkan bahwa isu tentang peniadaan Bantuan Operasional Sekolah Dasar (Bosda) adalah narasi liar yang tidak bertanggung jawab. Isu yang kerap kali muncul pada moment pilkada ini ditegaskan adalah fitnah.
Justru, kata Paslon nomor urut 02 mengatakan bahwa Bosda Madrasah Diniyah selama calon incumbent ini menjabat bupati Tuban, penerima insentif guru ngaji yang semula 6 ribu orang kini naik menjadi 10 ribu orang lebih.
"Kepala daerah sebelum saya, insentif TPQ itu diberikan kepada kurang lebih sekitar 6 ribu orang. Selama tiga tahun, saya tingkatkan yang menerima insentif guru ngaji kurang lebih hampir 10 ribu orang," terang Lindra usai debat publik kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban di Gedung Javanila, pada Sabtu (9/11/2024) malam.
Calon incumbent yang juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tuban ini menambahkan, selama menjabat Bupati Tuban dipastikan pihaknya selalu memperhatikan lembaga Madin di Kabupaten Tuban. Oleh sebab itu, sebagai bentuk komitmennya dalam waktu dekat akan ada realisasi Bosda Madin kepada 580 lembaga. Lalu yang kedua ada sekitar 65 lembaga yang tidak tercover pada tahun 2024 dan itu sudah dianggarkan juga.
"Ada sekitar 2500 lebih guru atau ustad-ustadzah akan menerima insentif dari APBD Tuban," ucapnya.
Mengenai debat, Lindra menilai ada gagasan tidak realistis yang disampaikan Paslon 01 tentang program beasiswa S1 untuk 10 ribu dan S2 untuk seribu pertahun. Menurut Paslon 02 sebagai ide itu bagus, namun kalkulasinya juga harus komprehensif. Tentu, kata Lindra, daerah akan mengalami defisit triliunan mengingat kemampuan APBD Tuban.
“Ya kita harus realistis, program digagas dan disusun harus mempertimbangkan kemampuan anggaran dan belanja lainnya,” tandasnya.
Menyinggung angka pengangguran, Tuban masih di bawah angka di provinsi maupun nasional. Bukan saatnya membuat pelatihan-pelatihan, namun harus menciptakan wirausaha baru.
"Sudah kami lakukan, bahkan sudah ada klinik UMKM mulai dari sisi perizinan, permodalan, serta event. Ini menjadi upaya kami untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tuban," jelasnya.
Tentang infrastruktur, apabila pembangunan jalan menggunakan sistem cor maka dipastikan menelan anggaran besar. Sekali lagi, perhitungan realistis tetap menjadi pedoman.
"Berapa anggaran untuk cor, itu sangat banyak sekali. Apalagi ada 5 ribu jalan di Tuban dan itu belum dikurangi operasional rutinnya lainnya, kalau jalan mulus harus dengan cara di cor, kita tidak akan bisa membangun infrastuktur lainnya," tutup Lindra.
Diketahui, pada debat kedua antara Paslon Nomor Urut 1 Riyadi-Wafi dan Paslon Nomor Urut 2 Lindra-Joko ini telah mengambil tema "Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menyelesaikan Persoalan Daerah Kabupaten Tuban". (min)
