JATIMPOS.CO/TUBAN – Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Tuban menyampaikan bahwa prioritas pembangunan Pemkab Tuban saat ini masih berfokus pada infrastruktur. Pasalnya sejak awal kebutuhan pelayanan dasar menjadi komitmen dan program strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintahan saat ini.
Terkait ada titik wilayah yang belum tersentuh pembangunan, menurut fraksi golkar, karena masih menunggu giliran saja. Ia memastikan bahwa sinyal publik tentang beragam kebutuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat sudah didengarnya. Tinggal bagaimana menyesuaikan dengan dinamika fiskal, sebab hal ini kunci dan pedoman dalam menyusun budgeting di tiap daerah kabupaten/kota hingga pedesaan.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, namun pada prinsipnya komunikasi sudah dibangun. Sejak awal Bupati Tuban telah berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait aset guna merespon pembangunan, contohnya seperti di awal-awal pemerintahan ada sharing pembangunan jalan lingkungan antara pemda dengan desa,” kata Ketua Fraksi Golkar Tuban, Suratmin, Rabu (15/4/2026).
Suratmin mengatakan pemetaan aset menjadi dasar pembagian kerja pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Dasar itulah yang kemudian menjadi pedoman dalam proses penganggaran di tingkat desa hingga pemerintah daerah maupun provinsi.
Dalam kondisi tersebut, politikus Golkar ini tidak menampik bahwa masih ada wilayah yang belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah. Jajarannya menyadari banyak PR yang harus diurai bersama.
Terkait kritik dan saran dari sejumlah pihak, ia meyakini bahwa pandangan itu lahir dari kecintaaan dan harapan besar masyarakat agar kabupaten Tuban tumbuh berkembang lebih maju. Narasi kritik yang diungkapkan tersebut diakuinya sebagai kontrol. Poinnya ia mengajak untuk partisipatif saling bersumbangsih pikiran demi kemaslahatan masyarakat Tuban.
“Kita tidak menyangkal kritikan, kita akui. Pemerintah yang hari ini berangkat dari Partai Golkar tidak anti kritik terhadap kebijakan yang diambil, justru akan menjadi koreksi dan evaluasi untuk kemudian lahir langkah-lahkah strategis yang memberikan manfaat kepada publik,” terang Sekretaris DPD Golkar Tuban ini.
Terpisah, dalam tiap kesempatan, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar, diantaranya peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini menjadi konsentrasi dalam perjalanan pemerintahannya. Jelas, tiap agenda pembangunan ada proses dan tahapan skala prioritas.
Ungkapan itu dibuktikan dalam kurun waktu singkat (3,5 tahun) di periode awal pemerintahannya. Bupati menggenjot pembangunan dari desa hingga kota. Potret skala prioritas pembangunan tersebut manandakan bahwa progres pembangunan terintegrasi.
Jika masih ada banyak titik harapan dari masyarakat yang belum tersentuh pembangunan, Bupati Tuban menyadari dan ingin memastikan bahwa pemerataan pembangunan akan terus dilakukan sebagaimana gelora visi misinya.
“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Tuban adalah bentuk partisipatif masyarakat, maka Pemkab Tuban berharap apa yang sudah dibangun untuk sama-sama dan saling menjaga, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Lindra dalam kesempatan Musrenbang.
Seperti diketahui saat ini terjadi dinamika kebijakan fiskal dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang cenderung mengandalkan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat akan terasa dampaknya, sehingga akan memengaruhi program kerja. Kondisi ini dirasakan serupa tiap daerah. Namun, bagi daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) besar, maka kemandirian daerah tersebut menjadi kunci pembangunan. (min)
