JATIMPOS.CO/SURABAYA — DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan workshop bagi anggota Fraksi Golkar tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Jawa Timur, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Vasa Hotel, Surabaya, ini bertujuan meningkatkan kapasitas legislator dalam menghadapi dinamika kebijakan.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim, Adi Wibowo, menuturkan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis partai untuk memastikan kader-kadernya di legislatif mampu merespons berbagai dinamika yang terjadi. Ia menekankan pentingnya kemampuan adaptasi legislator partai beringin tersebut.

"Penekanannya adalah bagaimana transformasi anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota di tengah dinamika global, yang tentunya juga berpengaruh pada aspek regional dan lokal. Tujuannya agar peran-peran fraksi di tengah masyarakat tidak tergerus," ungkap Adi Wibowo di sela-sela acara.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPD Golkar Jatim, Blegur Prijanggono, merinci bahwa pembekalan kali ini difokuskan pada materi-materi substansial yang langsung bersentuhan dengan kinerja kedewanan.

"Materi-materi yang kita hadirkan berkaitan erat dengan kinerja anggota DPRD. Ada materi dari Kemendagri terkait bagaimana tata kelola menjadi anggota DPRD, dan ada juga dari BPK RI yang berfokus pada persoalan tata kelola keuangan," jelas Blegur.

Ia berharap pembekalan ini dapat langsung diimplementasikan dalam tugas harian anggota dewan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Pranaya Yudha, menegaskan bahwa upaya peningkatan kapasitas semacam ini mutlak diperlukan dan sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) anggota dewan.

Yudha menyoroti bahwa regulasi dan kebijakan eksekutif terus bergerak dinamis, sehingga legislatif tidak boleh tertinggal.

"Kebijakan dari pemerintah ini selalu ada perubahan dan dinamis. Sehingga kita perlu bertransformasi mengikuti perkembangan, baik itu terkait kebijakan pemerintah maupun tekanan-tekanan global dan nasional," pungkas Yudha.

Melalui kegiatan ini, anggota Fraksi Golkar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman regulasi serta fungsi pengawasan anggaran di daerah pemilihan masing-masing. (zen)