JATIMPOS.CO/TUBAN - Komisi IV DPRD Tuban memanggil sembilan organisasi perangkat daerah (OPD). Pemanggilan ini buntut dari pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) sebagai mitra kerja guna mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.
"Kita memandang perlunya penyampaian inovasi unggulan kompetitif di OPD mitra kerja Komisi IV," kata Ketua Komisi IV Tri Astuti saat memimpin rapat kerja, pada Senin kemarin (31/01).
Sebab mewujudkan Tuban sejahtera, adil, berdaya saing, berbudaya dan berbasis lingkungan maka dibutuhkan strategi, kolaborasi, integritas semua OPD. Kerja lintas sektoral menurutnya menjadi kunci.
Soal inovasi, Astuti mengatakan, di antaranya meliputi strategi program pemberdayaan masyarakat, percepatan pemulihan ekonomi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, peningakatan sumber PAD, peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penanganan bencana.
Komisi IV menyinggung Dinsos P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait data kemiskinan. Meski telah diverifikasi door to door masih saja belum sesuai harapan. Data yang dikantonginya menyebut bahwa keluarga yang semestinya sesuai kriteria penerima masih belum terakomodir atau tidak masuk dalam DTKS.
"Terdapat 2000 NIK yang tidak terbaca secara sistem," kata Astutik menyebut angka.
Soal lain, satu Desa satu BUMDes juga masih belum maksimal, karena masih terdapat 42 Desa di Kabupaten Tuban yang belum memiliki BUMDes.
"Ini harus segera di tindaklanjuti, agar one vilage one product dapat segera terwujud," ungkapnya.
Tidak hanya memberikan kritik dan saran, Komisi IV juga mengapresiasi beberapa program inovasi dinas. Pembahasan lebih lanjut secara intens akan dibahas di masing-masing OPD mitra Komisi IV. (min)
