JATIMPOS.CO/TUBAN – Kritik pedas datang dari Ketua DPRD Tuban, Miyadi kepada pemerintahan Aditya Halindra Faridzky – Riyadi. Tanpa tedeng aling-aling, dia menilai perjalanan setahun Pemerintah Kabupaten Tuban cenderung lamban, jalan di tempat alias masih ambyar.
Menurut Miyadi, penilaian ini bukan tanpa sebab-musabab. Ragam program kerja yang digaungkan dalam visi misi “Mbangun Deso Noto Kutho” belum signifikan dirasakan masyarakat. Hal ini menegaskan jargon tersebut hanya sebuah ungkapan “rayuan gombal” yang cuma manis di bibir untuk memikat hati konsituen saat kampanye. Walhasil jelang setahun pada 20 Juni 2022 mendatang, kolom catatan pada rapot kerja pasangan Lindra-Riyadi perlu diiisi dengan dua kata yakni “tingkatkan prestasimu”
“Representasi bangun deso noto kutho tidak lebih hanya sebagai jargon, sehingga satu tahun berjalan tidak bisa dilihat apa hasilnya noto kuto dan bangun deso, artinya masih ambyar,” terang Miyadi kepada Jatim Pos, Kamis (16/6/2022).
Pria kelahiran Bojonegoro ini menambahkan, sejauh ini belum ada hasil yang menonjol dari program bupati. Prioritas pembangunan terkesan compang-camping. Semestinya, bupati harus merencanakan pembangunan secara terukur. Artinya direncanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD ). Oleh karenanya prioritas pembangunan secepatnya diimplemetasikan agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
“Namun jika tidak sesuai dengan RPJMD sudah barang tentu RPJMD hanya sekedar catatan belaka, akhirnya hasilnya tidak jelas,” ungkap Miyadi.
Selain perencanaan pembangunan, Miyadi mengkritik tentang angka kemiskian masih stagnan, bahkan ada kenaikan hampir 1,9 %. Demikian ini, kata dia, seharusnya ada quick respon eksekutif. Indikator lain juga menjadi parameter yakni soal pelayanan pemberangkatan haji, yang mana menurut Miyadi ada hambatan pencairan dana hibah, menjelang hari H pemberangkatan baru dicairkan.
“Belum lagi soal rekomendasi KASN tentang demosi pejabat. Rekomendasi tersebut tidak dijalankan,” beber Miyadi mencatat beberapa hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah hari ini.
Namun pada prinsipnya, lanjut Miyadi, DPRD akan mendorong apa yang menjadi program strategis daerah. Semisal, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan hingga pada peningkatan kualitas SDM. Perhatian lebih pada sisi-sisi tersebut hasilnya dapat mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM).
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tuban Arif Handoyo memastikan soal mbangun deso noto kutho bukan sekadar jargon belaka. Progres mbangun deso noto kutho di P-APBD 2021 fokus infrastruktur, APBD 2022 dan P-APBD 2022 fokus pada penataan pembangunan wilayah perkotaan.
Pembangunan mengarah pada peningkatan perkembangan perekonomian masyarakat serta infrastruktur pedesaan. Baik jalan Kabupaten, poros desa/lingkungan serta peningkatan pertanian dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
“Sedangkan mulai tahun 2023 prioritasnya adalah penataan ibukota kecamatan dan penataan desa,” ungkap Arif.
Harapan dari pembangunan ini untuk meningkatkan atau menciptakan pusat perekonomian masyarakat di ibukota kecamatan. Pengembangannya bisa melalui program ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan infrastruktur desa. Sehingga program yang terintegrasi tersebut dapat mendukung terwujudnya prioritas visi dan misi. (min)
